Sehingga sebelum demo tersebut dilakukan, komunitas bersangkutan telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Kuningan, tertanggal 26 Februari 2024 lalu.
BACA JUGA:9 Pengurus KONI Kabupaten Cirebon Dicopot, Langsung Beri Perlawanan
Selain itu, surat tersebut pun telah ditembuskan kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, dan Penegakan Hukum Terpadu.
"Memang betul, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan dilatarbelakangi berbagai persoalan Pemilu yang terjadi selama ini," ujar Ketua Kokarkap, Dadang Abdullah, Senin 26 Februari 2024.
Dadang mengaku, banyak menerima informasi dan masukan terkait lembaga penyelenggara Pemilu, dianggap tidak bekerja sesuai tugas.
Lembaga KPU dan Bawaslu Kuningan yang menjadi sorotan Kokarkap, dianggap tidak bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi sehingga bermunculan berbagai masalah.
BACA JUGA:Tiga Program Prioritas Ini yang Diusulkan DPRD Kota Cirebon untuk RKPD 2025
BACA JUGA:BRI Perkuat Komitmen untuk Sustainable Finance di Indonesia
Di antaranya, diduga banyaknya pelanggaran dan praktek money politic secara terang-terangan yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif (Caleg).
Selain itu, praktek money politic juga melibatkan calon DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan.
Tidak hanya itu, Tim Sukses (Timses) Calon Presiden (Capres), juga mendapat sorotan serupa dari Kokarkap.
Persoalan yang terjadi tersebut, menurut Kokarkap, seolah-olah dibiarkan serta pihak-pihak terkait terkesan tutup mata dan tutup telinga.
BACA JUGA:IIMS 2024: LEXi LX 155 Series Jadi Best Scooter, Kategori MAXi & Classy Yamaha Mendominasi Penjualan
BACA JUGA:Bupati Imron Ajak Santri Berprestasi dan Tidak Takut Bersaing
Menurut Kokarkap, tiak adanya upaya untuk mencegah sekaligus menindak para pelanggar tersebut sehingga merajalela serta diduga terjadi ketidaknetralan.
Maka dari itu, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan di sela-sela unjuk rasa.