Tolak Dana Pemilu dari Australia

JAKARTA - Isu penyadapan terbaru oleh Australia kembali menggerahkan sejumlah kalangan di tanah air. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014, pemerintah Indonesia didesak untuk membatalkan bantuan-bantuan dari Negeri Kanguru itu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menengarai, hampir Rp500 miliar bantuan Australia masuk untuk pelaksanaan pemilu Indonesia. Donasi yang disalurkan melalui AusAid ke Kementerian Keuangan tersebut merupakan bagian dari hampir Rp6,7 triliun total bantuan. “Tentu saja bantuan-bantuan seperti itu membuat Indonesia seperti negara lemah dengan sikap mendua. Merasa selalu dilecehkan, tapi tidak berani menunjukkan perlawanan,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, Indonesia yang dibuat dalam posisi terus-menerus bergantung pada asing membuat kemandirian sebagai bangsa terganggu. “Karena itulah, kami sejak awal terus mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan bantuan-bantuan Australia, khususnya yang terkait dengan urusan pemilihan umum,” tegasnya. Hal tersebut, lanjut Ray, tidak hanya ditujukan untuk memutus mata rantai ketergantungan, tetapi sekaligus mencegah masuknya infiltrasi kepentingan Australia dalam pemilu Indonesia. Data-data pemilu Indonesia, menurut dia, amat penting bagi Australia. Mereka, kata Ray, berkepentingan untuk bisa melihat utuh lanskap politik di negeri ini lewat data tersebut. “Karena itu, lembaga-lembaga donor asing seolah berlomba membantu pemilu Indonesia, khususnya terkait dengan pengembangan data pemilu,” ungkapnya. Kabar penyadapan terakhir lagi-lagi didasarkan pada bocoran dokumen rahasia Edward Snowden. Dia adalah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang beberapa waktu lalu menghebohkan dunia internasional pasca laporannya tentang penyadapan terhadap sejumlah petinggi di beberapa negara. Kali ini, sebagaimana dimuat koran New York Times, penyadapan ternyata tidak hanya menyasar, salah satunya Ibu Negara Ani Yudhoyono, namun juga diarahkan terhadap 1,8 juta nomor telepon seluler masyarakat Indonesia. “Penyadapan kedua oleh Australia itu mestinya makin menyadarkan pemerintah,” tegas Ray. Dia menyatakan, pengembalian dana bantuan Australia bagi pemilu Indonesia sudah tidak bisa ditawar-tawar. “Ini era pemilu Indonesia benar-benar kita kelola secara mandiri,” imbuhnya. (dyn/c5/fat)