BKD Launching Pelayanan Satu Pintu

KUNINGAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di bawah kepemimpinan Drs Uca Somantri MSi mengeluarkan gebrakan mengejutkan. Instansi yang mengurusi masalah kepegawaian tersebut berinovasi untuk meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan pelayanan satu pintu. Kemarin (24/2), Wakil Bupati H Acep Purnama MH meresmikannya. Bertempat di halaman BKD, Acep duduk berdampingan dengan Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi. Tampak hadir pula para asisten daerah serta para kepala SKPD. Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP tiba belakangan, mengingat pada waktu bersamaan ada kegiatan yang mesti dihadiri. “Pelayanan satu pintu ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima, khususnya kepada para PNS sebagai perwujudan visi misi BKD, yakni terwujudnya manajemen kepegawaian yang andal tahun 2018,” kata Kepala BKD, Drs Uca Somantri MSi dalam sambutannya. Melalui pelayanan satu pintu, Uca berharap, pelayanan di bidang kepegawaian yang cepat, tepat dan transparan bisa terwujud. Jika sebelumnya pelayanan yang diberikan tercecer di setiap bidang yang ada di BKD, kini semuanya dilayani satu pintu di etalase kantor BKD. Baik menyangkut kenaikan pangkat, pensiun, maupun kepentingan kepegawaian lainnya. Selain pelayanan satu pintu, BKD juga membangun kerja sama dengan Kemenag Kuningan kaitan dengan urusan perceraian PNS. Bagi para PNS yang memiliki hasrat besar untuk bercerai diharuskan untuk mendapatkan konseling dari BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kemenag. Dengan begitu, sebelum bupati mengeluarkan izin terhadap pengajuan cerai, ada upaya pencegahan agar niatan mereka batal. “Jika sebelumnya pembinaan ini dilakukan setelah izin bupati keluar, maka saat ini kita libatkan BP4 sebelum izin itu keluar. Harapannya agar tingkat perceraian PNS dapat diminimalisasi, justru membuat keluarga semakin harmonis,” terang Uca. Tak heran jika dalam acara itu hadir pula Kepala Kemenag Kuningan, KH Agus Abdul Kholik. Sebab, antara pejabat BKD dan kemenag melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama kaitan dengan pembinaan PNS yang disaksikan Wabup Acep dan Sekda Yosep. Rupanya, bukan hanya launching pelayanan satu pintu dan penandatangan kerja sama dengan BP4 kemenag saja. BKD juga berhasil menggandeng pihak perbankan dalam menerbitkan kartu pegawai elektronik (KPE). Kartu tersebut multifungsi, bukan hanya dapat digunakan sebagai ATM semata. Melainkan mampu juga untuk mengakses data seputar kepegawaian semisal NIP. Hal itu sesuai dengan penjelasan Pemimpin bank bjb Cabang Kuningan, Endang Hilman yang berkesempatan hadir saat itu. Atas terobosan BKD, Wabup Acep Purnama mengapresiasi. Pasalnya, jumlah pegawai lingkup pemda cukup banyak, yakni mencapai sekitar 15 ribu orang. Dia juga mengapresiasi pembangunan pencitraan pegawai dengan adanya konseling bagi para PNS yang mengajukan perceraian. “Soal KPE itu merupakan partisipasi dari bank bjb dengan adanya fasilitas yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya. Hanya saja, Acep menyinggung tentang pengajuan pinjaman. Dirinya tidak mau para PNS terlalu besar ngutang ke perbankan, terlebih sampai gajinya minus. Sebab hal itu bisa berdampak kepada penurunan etos kerja. “Makanya bupati telah mengeluarkan surat edaran agar pinjaman PNS itu dibatasi maksimal 35 persen,” kata politisi PDIP tersebut. (ded)