Koalisi Akbar untuk Hindari Konflik Pemilu

JAKARTA – Indikasi potensi konflik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) diakui Ketua Muhammadiyah, Din Samsuddin. Meski begitu, Din meyakini hal itu bisa dihindari. Salah satu caranya dengan membentuk koalisi akbar yang mengikutsertakan rakyat di dalamnya. Menurut Din, potensi konflik itu muncul dari dua elemen yang hadir dari setiap Pemilu, yakni elemen parpol dan elemen tim sukses dari masing-masing parpol. Namun potensi konflik bisa diredam serendah mungkin, kata Din, kalau saja elemen parpol bersikap arif dan elemen tim sukses tidak melakukan provokasi yang dapat memancing terjadinya konflik. “Sebab begini, terlepas calegnya sukses tepilih atau tidak, capresnya sukses terpilih atau tidak. Namun tim sukses ini pasti selalu sukses, makanya tim sukses ini yang kerap menimbulkan masalah entah untuk kemenangan atau apapun,” beber Din di Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia mengkritisi banyaknya slogan dan jargon yang berbunyi, “Siap Menang-Siap Kalah” yang selalu marak dimana-mana saat menjelang Pemilu maupun Pemilukada Gubernur, Pemilukada Bupati atau Pemilukada Walikota. Padahal faktanya cukup banyak Pemilukada di daerah yang diwarnai kericuhan dan saling gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK), meski sudah gembar gembor tersebut. “Lihat saja di Pemilukada walau sebelumnya sudah gembar-gembor siap menang dan siap kalah, begitu Pemilukada selesai, langsung urusannya di MK. Ironisnya, MK pun (ada) bermasalah dalam penanganannya itu,” terang Din. Solusi terbaik dari munculnya kekisruhan pasca Pemilu, dengan cara mewujudkan sebuah koalisi rakyat yang sejati berskala akbar yang terbantuk dari koalisi sejati bersama-sama rakyat. “Semua potensi masalah itu bisa diselesaikan kalau saja terbentuk koalisi akbar, koalisi yang sejati dengan rakyat. Dan saya yakin kalau banyak anak-anak bangsa kita yang berwawasan arif yang mau bersatu sehingga bisa terjamin tetap terjaganya keutuhannya. Selain itu, harus menjadi kesadaran bersama kalau Pemilu adalah sarana demokrasi yang damai dan proses pembelajaran politik,” pungkas Din. (ind)