CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi diwakili Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST hadir virtual meeting pembinaan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2024 di Ruang Prabayaksa, Balai Kota Cirebon, Rabu (17/7/2024).
Untuk diketahui, program KKS di Indonesia dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri sejak 26 Oktober 1998. Dalam penyelenggaraan KKS terdapat 9 tatanan yang dijabarkan dengan indikator kegiatan dalam pencapaian. Diantaranya, kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pasar, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial serta pencegahan dan penanganan bencana.
"Sampai saat ini program penyelenggaraan KKS masih terus digalakan dengan tujuan terwujudnya suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya," ujarnya.
Selain indikator tatanan yang menjadi unsur penilaian dalam penyelenggaraan KKS, lanjut Pj Sekda, ada unsur lain yang wajib dipenuhi sebagai prasyarat yaitu Open Defacation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
BACA JUGA:Siap Pukau Pengunjung GIIAS 2024, Mazda Indonesia Luncurkan Mazda CX-60 Pro
“Diharapkan dari adanya pembinaan hari ini semua sektor terkait bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian indikatornya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat, sekaligus Sekretaris Forum Jawa Barat Sehat Sriyuda Hermansyah menyatakan, tahun 2024 adalah tahun pembinaan Kabupaten Kota Sehat.
“Pada tahun 2025 semua 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat akan berpartisipasi dalam ajang Kabupaten Kota Sehat,” ujarnya.
Sriyuda menjelaskan, penilaian KKS melibatkan 150 indikator dari 9 tatanan yang dinilai, saling berkaitan dengan capaian indikator lainnya.
BACA JUGA:Muncul Wacana Pasangan Ayu-Asep, Pengamat: Bawa Angin Segar untuk Kabupaten Cirebon
Ia menekankan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di kabupaten/kota juga merupakan bagian dari penilaian KKS. Penyelenggaraan KKS di Provinsi Jawa Barat, lanjut Sriyuda, adalah salah satu dari 7 program prioritas yang dilaksanakan, didukung oleh Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat.
“Peran tim pembina adalah fokus utama untuk menyukseskan KKS ini, harus mulai masif memberikan pendampingan untuk melengkapi persyaratan,” pesannya.