RADARCIREBON.COM - Maraknya judi online hingga jual beli gelar yang terjadi di masyarakat, menjadi perhatian serius Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Fenomena judi online, pinjaman online, korupsi dan etika demokrasi, hukum dan etika penyelenggara negara tak luput menjadi perhatian BPIP.
Hal ini dilakukan dengan rencana BPIP menggelar diskusi terpumpun di beberapa kota untuk menyuarakan suara kritis terhadap etika dan Kerapuhan Karakter Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Berpenyelenggara Negara.
Dijelaskan Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi, banyaknya produk hukum dan kebijakan di otorisasi dan dijauhkan dari nilai etika.
BACA JUGA:Rayakan HUT ke-79 RI, BRI Hadirkan Bazaar UMKM BRILiaN Pada Gelaran BRILiaN Independence Week
"Banyaknya pejabat penyelenggara negara yang terjerat kasus hukum dan kasus etika. Sistem birokrasi yang menyulitkan penerapan etika individu karena etchic of neutrality (Tindakan mengatasnamakan institusi) dan ethics of structure (bertindak atas nama jabatan),” kata Marbawi, Senin 19 Agustus 2024.
Ditambahkan Marbawi, latar belakang pentingnya diskusi terpumpun tersebut, akan melibatkan banyak pihak akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat.
"Tidak ketinggalan penyelenggara negara pun diikutsertakan," tegasnya.
Diskusi terpumpun itu sendiri akan dilaksanakan dibeberapa kota. Seperti Jakarta, Medan, Malang, Kupang, Makasar, dan Pontianak.
BACA JUGA:Mahasiswa IPB Cirebon Juara Lomba News Anchor Tingkat Nasional
Sementara isu yang dibahas terkait: politik uang, judi online dan pinjaman online, kekerasan seksual dan perundungan kerusakan ekologi, problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, jual beli gelar akademik.
Selain itu, dibahas juga perihal karakter penyelenggaraan negara, karakter integritas penegak hukum, politik pembentukan peraturan perundang-undangan (karakter integritas pembentuk peraturan perundang-undangan).
Marbawi juga menjelaskan, BPIP sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
"Indeks aktualisasi nilai-nilai pancasila (IAP) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam proses pembangunan nasional. Ada 30 indikator yang dikembangkan dari lima sila Pancasila sebagai alat pengukuran IAP," terangnya.
BACA JUGA:Bocoran Nomor Punggung dan Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United