CIREBON, RADARCIREBON.COM – Setelah Pj Walikota Agus Mulyadi memimpin apel pagi dan melakukan penandatanganan pakta integritas untuk memastikan netralitas pada pilkada, langkah ini segera ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Salah satu SKPD yang mempelopori penandatanganan pakta integritas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Pada apel pagi Senin (2/9), dilakukan penandatanganan pakta integritas yang melibatkan jajaran eselon III, termasuk sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang.
Kepala Dinas PUTR, Rachman Hidayat, ST, menjelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini merupakan bagian dari upaya tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas untuk memastikan netralitas pada Pilkada November 2024.
BACA JUGA:KDM Soal Jalan Rusak di Daerah: Yang Tak Mampu Diperbaiki Kita Ambil Alih
“Setelah penandatanganan pakta integritas dan netralitas ASN di Balaikota beberapa waktu lalu, kami kini menindaklanjuti hal tersebut di lingkungan DPUTR. Hari ini, ASN di DPUTR menandatangani pakta integritas untuk tetap netral pada Pilkada 2024,” katanya.
Rachman menegaskan bahwa sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) tahun 2024, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, seluruh ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon diwajibkan menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN.
“Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN ini dilakukan secara simbolis oleh pejabat eselon III di lingkungan Dinas PUTR Kota Cirebon,” tegasnya. (abd)
BACA JUGA:Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Terseret Arus di Pantai Barat Pangandaran