BACA JUGA:Timnas Indonesia Berhasil Tahan Imbang Arab Saudi 1-1, Paes Lakukan Penyelamatan Gemilang
“Dan ini tidak hanya kepada Jimus. Ada yang lain juga. Ada sekitar 10 kader yang diduga mendukung paslon lain," tandasnya.
“Kader-kader tersebut akan kita klarifikasi terkait bukti-bukti yang diduga mendukung paslon lain. Kita juga ada bukti-bukti seperti foto dan lainnya," imbuh Aan.
Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono telah meminta DPC PDIP mendata siapa saja kader yang mendukung dan yang tak mendukung kebijakan partai.
“Mengenai itu (Jimus ke paslon Wali, red) saya belum mendapatkan laporan dari DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Saya sarankan kepada DPC untuk bisa mendata kadernya, mana yang tegak lurus terhadap kebijakan partai dalam pilkada dan mana kader yang tidak tegak lurus menjalankan amanah partai," tegas Ono, Rabu (4/9).
Bila dalam pendataan itu ada kader yang tidak taat terhadap kebijakan partai, maka DPC PDIP Kabupaten Cirebon harus memanggil kader tersebut.
“DPC bentuk dewan etik dan panggil kader tersebut. Bila mengakui dan terbukti mendukung calon lain, maka dewan etik DPC itu mengusulkan sanksi kepada dewan etik yang ada di DPP. Kalau terbukti, jelas ada sanksinya. Kalau terkait pilkada, maka sanksinya bisa pemecatan," tandas Ono.