RADAR CIREBON - Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih jadi polemik di Kota Cirebon. Kenaikan PBB dirasa memberatkan masyarakat dan pengusaha di Kota Cirebon.
Bahkan, masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Penolak Kenaikan PBB menolak keras kebijakan pemerintah tersebut dengan menunda membayar PBB.
Guna mencari solusi dan membahas soal mahalnya tarif PBB tersebut Paguyuban Masyarakat Penolak Kenaikan PBB bakal menggelar talkshow di Hotel Onos Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (19/9/2024), pukul 18.30 WIB.
Budhi Wargalaksana, salah satu anggota paguyuban tersebut kepada radarcirebon.com mengatakan, pihaknya akan menghadirkan ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Cirebon.
BACA JUGA:Nunggak Pajak, Tersangka WW Dilimpahkan ke Kejaksaan. Negara Rugi Rp1,9 Miliar
BACA JUGA:Pencopet Bonyok saat Beraksi di Pasar Malam Muludan, Pernah Nyopet di Rumah Pegi Setiawan
"Kita akan ada talkshow menampilkan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Kenapa kita ingin ada kegiatan tersebut? Sebab kita ingin membedah visi misi, pengetahuan, terutama komitmen mereka dalam menyikapi kenaikan PBB di Kota Cirebon," katanya.
Dihadirkannya ketiga pasangan calon tersebut, menurut Budhi, masyarakat ingin mengetahui seberapa jauh keberpihakan para pasangan calon terhadap kenaikan PBB yang dinilai meresahkan karena kenaikannya mencapai ratusan bahkan ada yang mencapai seribu persen.
"Kita ingin tahu seberapa jauh keberpihakan mereka terhadap masyarakat atas kenaikan PBB. Sebelum mereka memimpin Kota Cirebon, apa sih rencana mereka ke depannya untuk pengelolaan pajak daerah?" ujarnya.
Warga lainnya yang tergabung ke dalam paguyuban, Marlinah Ongkowidjojo menuturkan, masyarakat ingin mengetahui komitmen para pasangan calon dalam kebijakan PBB.
BACA JUGA:Realme Terbaru Pamer Tombol Kamera Mirip iPhone 16, Posisinya Sama Persis
BACA JUGA:Kredit Konsumtif di Ciayumajakuning Masih Mendominasi, Kepala OJK: Sangat Disayangkan
"Mereka (pasangan calon), berani gak beri janji kepada masyarakat untuk tidak menaikkan PBB hingga ratusan dan bahkan mencapai seribu persen jika nanti mereka naik jadi pasangan wali kota dan wakil wali kota?,"tuturnya.
Setelah mereka berjanji, Marlinah mengatakan, apakah berani merealisasikan janjinya ketika terpilih jadi kepala daerah.
"Setelah mereka jadi terpilih, mereka harus merealisasikan dan kita akan tagih janji mereka. Siapa pun yang terpilih dari mereka, kita taruh harapan besar kepada mereka, bahwa kenaikan PBB yang ugal-ugalan ini harus dibatalkan," katanya.