Jangan Ganggu Pelayanan

MAJALENGKA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Majalengka H Alimudin SSos MM MKes mengaku prihatin terkait belum cairnya anggaran Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi RSUD Majalengka. Pihaknya memerintahkan kepada manajemen rumah sakit milik Pemkab Majalengka, agar persoalan ini jangan sampai menganggu pelayanan kepada pasien. Sebagai koordinator, Dinkes Majalengka terus berupaya melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat guna kepastian anggaran tersebut secepat mungkin dialokasikan bagi kebutuhan di rumah sakit. “Selama ini kami belum menerima laporan terkait pengaruh pelayanan kepada seluruh pasien dalam persoalan yang terjadi di rumah sakit umum di Majalengka. Tetapi selama itu tidak mempengaruhi pelayanan kepada para pasien, pihak kami tetap mensupport kepada manajemen RS,” ujar Alimudin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/3). Alimudin berpendapat, belum turunnya alokasi anggaran tersebut mungkin akibat teknis pengklaiman tidak kunjung selesai. Sehingga hal ini perlu ada solusi dari manajemen RS di Majalengka. Ia enggan berspekulasi terlalu jauh menanggapi piutang yang mencapai miliaran tersebut. Pasalnya, itu bukan kewenangan pihaknya untuk mengomentari permasalahan tersebut. Hanya saja, anggaran Jamkesmas itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang digunakan oleh pihak rumah sakit. Pihaknya mengimbau, rekapan berkas dokumen untuk pengklaiman diharapkan lebih rinci dan lebih tepat. Artinya, pihak RS harus segera secepatnya memberikan laporan guna tidak semakin tingginya tunggakan yang ada. “Seperti utang pemda pada tahun lalu ke pihak RS Hasan Sadikin, Bandung sebesar Rp400 juta dari pengklaiman Jamkesmas sudah kami lunasi akhir tahun kemarin setelah langsung merekap berkas-berkas itu,” katanya. Sementara itu, hal serupa juga dialami oleh rumah sakit milik Pemkab Majalengka lain yakni RSUD Cideres. Tercatat masih senilai Rp4,478 miliar pihaknya belum menerima alokasi dana Jamkesmas dari Kemenkes. Kepala Bidang Keuangan RSUD Cideres Hj Ade Saribanon SKM menyebutkan, dana tersebut terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan September 2013. Pihaknya baru menerima Rp6,98 miliar dana Jamkesmas dari total Rp11,46 miliar. Jelas hal itu tentunya berpengaruh terhadap ketersediaan obat-obatan di rumah sakit akibat dari pihak perusahaan membatalkan pengiriman farmasinya. Alhasil, ini menghambat pelayanan kepada pasien khususnya ketersediaan obat kurang optimal. “Kami menyiasatinya bekerjasama dengan pihak apotek yang terdekat. Jadi untuk pasien disarankan bisa mengambil dulu ke apotek tersebut,” tambahnya. Seperti di RSUD Majalengka, akibat tersendatnya pasokan obat-obatan itu, otomatis RSUD Cideres juga memprioritaskan pembelian obat didapat dari pendapatan pasien umum. Pihaknya berharap, Kemenkes secepat mungkin mengalokasikan anggaran tersebut kepada seluruh rumah sakit termasuk yang ada di Majalengka agar tidak sampai mengganggu kepada pasien. “Karena nantinya rumah sakit sendiri yang akan disalahkan. Adapun untuk pengklaiman anggaran dari pihak BPJS sejak Januari hingga Februari sekarang sudah lancar dan tidak ada masalah,” tutupnya. (ono)