RADARCIREBON.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan mencium adanya pelanggaran netralitas terkait Pilkada Kuningan 2024.
Itu diungkapkan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Firman, Selasa, 12 November 2024.
Firman mengatakan, bahwa dirinya menerima informasi terkait dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang berstatus pegawai honorer.
Pegawai honorer itu diintimidasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan, diancam tidak lulus seleksi PPPK.
BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Tim Khusus Kejari Kota Cirebon di Gedung Setda, Kasi Intel Sebut RAB dan Gambar
"Kami harap tidak ada intervensi, intimidasi kepada setiap orang, termasuk tadi malam saya mendapat laporan, masih ada kawan-kawan di jajaran non ASN yang mendapat intimidasi. Kami Berharap itu tidak dilakukan, karena pemilihan ini harus dilakukan dengan riang gembira," ungkap Firman kepada Radarkuningan.
Menurut Firman, korban membuat laporan resmi karena takut tapi sudah berkomunikasi dengannya.
"Intimidasinya ada, kan non ASN ini menuju ASN alias masih honorer. Ancamannya tidak diloloskan, tidak jadi PPPK. Belum laporan tapi sudah komunikasi, saksi belum ada keberanian untuk melaporkan," jelasnya.
Namun demikian, Firman masih enggan menyebutkan siapa oknum yang melakukan intimdasi dan dari pihak mana.
BACA JUGA:Tim Khusus Kejari Kota Cirebon Datang Lagi ke Gedung Setda, Ini yang Dilakukan
BACA JUGA:Pernyataan Ketua KPU Kota Cirebon Jadi Sorotan, Lukmanul Hakim: Jadi Timbul Kecurigaan
Namun demikian, dia memastikan bahwa informasi tersebut valid. Baru diterimanya pada Senin malam, 11 November 2024.
"Ini update semalam, saya harap ini tidak terjadi lah," ujarnya.
Firman mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk melapor bila ada dugaan pelanggaran terkait Pilkada Kuningan 2024.
Sebelumnya, Bawaslu Kuningan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif.