Dana Hibah PAUD Disunat?

KUNINGAN – Kucuran dana hibah untuk penyelenggaraan PAUD (pendidikan anak usia dini) senilai Rp2 juta, tampaknya tidak utuh. Pasalnya, ada dugaan kuat jika dana yang disalurkan lewat rekening masing-masing sekolah tersebut disunat. Tidak tanggung-tanggung, potongan tersebut cukup fantastis, yakni mencapai Rp600 ribu per PAUD. Dugaan pemotongan dana hibah ini menjadi temuan BPK saat melakukan pemeriksaan beberapa hari ke belakang terhadap pelaksanaan APBD 2013. Keterangan ini tercium setelah adanya puluhan tutor PAUD yang datang ke lingkungan setda guna memenuhi panggilan BPK, Selasa (18/3). Dari informasi yang diperoleh Radar, puluhan tutor PAUD di hadapan BPK mengakui adanya pemotongan yang dilakukan oknum. “Ya betul para tutor PAUD dari sejumlah kecamatan memenuhi panggilan BPK. Kami ditanya tentang dana hibah PAUD 2013. Kami pun memberikan keterangan lisan dan tertulis,” ujar salah seorang tutor yang enggan disebutkan namanya. Tanpa menyebutkan siapa oknum yang diduga melakukan pemotongan, sumber ini menyayangkan tindakan tersebut. Sebab penyelenggaraan PAUD sangat bergantung pada bantuan hibah itu, di samping iuran dari orang tua siswa. “Terus terang kami kecewa dengan pemotongan tersebut. Padahal anggaran tersebut diperuntukkan bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan,” imbuhnya. Ketika dikonfirmasikan, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikpora, H Nana Sunardi MSi mengakui adanya pemanggilan tutor PAUD oleh BPK. “Betul ada pemanggilan, yang bertujuan untuk mengklarifikasi pelaksanaan program dana hibah,” ujar Nana. Namun pihaknya membantah jika ada pemotongan terhadap dana hibah tersebut. Sebab penyaluran dana lewat rekening PAUD secara langsung, tanpa melalui bidangnya. Sebagai pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan kabid di dinsosnaker, Nana sempat mendengar soal potongan tersebut. Hanya saja ia tidak mengetahui siapa oknumnya. “Yang saya dengar sih bukan potongan, karena uang lewat rekening langsung. Tapi PAUD-PAUD yang ada memberikan tanda terima kasih setelah pencairan,” jelasnya. Ditanya jumlah PAUD, saat ini hampir di setiap desa terdapat lembaga pendidikan usia dini. Bahkan ada beberapa desa yang berdiri lebih dari PAUD. Sedangkan untuk jumlah TK mencapai sekitar 200 buah. Sementara itu, Radar memperoleh keterangan baru jika pemotongan tidak hanya dilakukan terhadap PAUD. Tapi TK pun mengalami nasib serupa dari kucuran dana hibah yang nominalnya Rp2 juta. Potongan tersebut senilai Rp600 ribu yang konon dialokasikan untuk pembuatan LPj Rp200 ribu dan sisanya entah ke mana. “Sebetulnya kalau dihitung-hitung itu PAUD hanya menerima ratusan ribu saja. Karena selain dipotong Rp600 ribu, sebelumnya butuh biaya untuk membuat proposal, materai, tanda tangan sana-sini dan operasional. Dari angka Rp2 juta itu jauh dari utuh,” ujar tutor lain yang juga tidak mau dikorankan identitasnya. (ded)