Percuma Perwali PPDB Kalau Dilanggar

Selasa 25-03-2014,11:30 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

KEJAKSAN- Wali Kota Cirebon Drs Ano Sutrisno MM kembali menyinggung permasalahan PPDB dalam sertijab kepala dinas pendidikan, kemarin (24/3). Ano menilai pekalsanaan PPDB masih diwarnai dengan belum ditaatinya aturan yang ada. Sehingga, Ano mengatakan keberadaan perwali dalam pelaksanaan PPDB ini sia-sia karena selalu dilanggar oleh oknum. \"Percuma saja kalau ada perwali, tetapi tetap dilanggar. Kepala dinas pendidikan yang baru bisa segera konsultasikan dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan PPDB ini,\" ujarnya. Lalu apa formula yang tepat untuk PPDB? Diwawancara usai menghadiri sertijab tersebut, Ano mengatakan bahwa perwali sebenarnya fomula yang sudah cocok untuk perwali. Namun yang harus diperjelas adalah sejauh mana kekuatan perwali yang ada. \"Dan juga harus ditaati. Semua harus hormat pada perwali. Bagi yang melanggar. harus dikenakan sanksi,\" lanjutnya. Ano mengatakan, pihaknya meminta dinas pendidikan untuk segera mengevaluasi pelaksanaan PPDB tahun lalu. Sehingga bisa diketahui kekurangan yang terjadi di PPDB tahun lalu dan mengambil langkah terbaik untuk PPDB tahun ini. \"Saya kira tidak terlalu sulit, dinas pendidikan harus segera mengevaluasi yang kemarin,\" tuturnya kepada wartawan. Apakah pelanggaran yang selama ini terjadi lantaran tidak ada sanksi yang tegas? Ano membantahnya. Dikatakannya, sanksi selama ini selalu ada dan tercantum di Perwali. \"Untuk sanksinya ya nanti disesuaikan dengan undang-udang yang berlaku,\" tuturnya. Di samping pelaksanaan PPDB, Ano juga mengatakan, PR kepala dinas baru yang pertama adalah pelaksanaan ujian nasional yang tinggal beberapa minggu lagi. Tidak hanya itu, ribuan ijazah yang tertahan juga harus segera dituntaskan, dan jangan menjadi masalah yang berlarut-larut. \"Ada ribuan ijazah anak-anak kita yang tertahan. Ini harus segera diselesaikan,\" tuturnya. Dinas pendidikan, lanjut dia, harus melakukan pendataan by name by address agar diketahui kepemilikan ijazah yang tertahan tersebut. Bila memang warga miskin, lanjut dia, harus segera dicarikan solusi. \"Harus jelas apakah yang tertahan itu warga kota, atau kabupaten, bagaimana kondisi ekonominya,\" tuturnya. Sementara Kepala Disdik Kota Cirebon DR H Wahyo MPd mengatakan, berbagai tugas tersebut merupakan rutinitas setiap tahun. Memasuki tahun pertama di disdik, Wahyo meyakini sistem yang telah dijalankan Anwar Sanusi. “Kerja itu berdasarkan sistem. Tidak bisa sendiri-sendiri,” ucapnya. Terkait UN di berbagai tingkatan, berbagai program kegiatan yang mendukung siswa belajar lebih, dilakukan terus menerus. Sedangkan untuk PPDB tahun 2014 ini, Wahyo meyakini akan berjalan sesuai dengan harapan Wali Kota Ano Sutrisno dan semua pihak. Adapun sistem yang digunakan melalui perwali atau ada kebijakan lain, secepatnya Wahyo akan membahas bersama tim di disdik. Pasalnya, meskipun pernah menjabat Kepala Disdik sebelumnya, dia yakin pengalaman di beberapa tahun terakhir dari beberapa pejabat Disdik sangat membantu perbaikan PPDB di Kota Cirebon tahun 2014 ini. “Saya yakin dan optimis PPDB berjalan baik,” ucapnya. (kmg/ysf)

Tags :
Kategori :

Terkait