CIREBON-Hari ini, Rabu (2/4) pukul 13.00 WIB, Peraturan Presiden Penegerian Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya yang sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diserahkan kepada sivitas akademika Unsil di Istana Negara. Penegerian tersebut ternyata begitu mulus dengan dukungan berbagai elemen, mulai dari yayasan, Walikota Tasikmalaya, GUbernur Jabar dan berbagai elemen Unsil lainnya. Hal itu sebagaimana diakui Ketua Penegerian Universitas Siliwangi (Unsil), Ade Komaludin, bahwa status PTN Unsil bakal berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Jawa Barat termasuk sarana pendukung tranportasi udara. Di sektor ekonomi, kota Tasikmalaya ke depan akan menjadi pusat kunjungan dari berbagai daerah. Hal itu akan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat termasuk ekonomi kecil. “Para pedagang kecil akan kecipratan berkah dari perubahan status Unsil ini,” kata Ade meyakinkan sebagaimana dikutip dari tubasmedia.com. Setelah persoalan lahan 30 hektare yang selama ini menjadi ganjalan sudah berhasil diselesaikan, penandatangan kesepahaman antara Yayasan, Unsil, Walikota Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya dievaluasi oleh Presiden yang kemudian akan melahirkan peraturan presiden (perpes) tentang status Unsil menjadi negeri. “Harapannya sebelum lengser pak SBY perpres tentang penegrian Unsil bisa ke luar,” kata Ade. Sesepuh Yayasan Universitas Siliwangi Solihin GP meminta para Rektor Unsil Tasikmalaya, untuk sekuat tenaga menuntaskan perubahan status Unsil tersebut. “Saya melihat dari manfaat, dengan status negeri semakin banyak menjaring mahasiswa lokal dari keluarga berpenghasilan rendah, tapi memiliki potensi dan kecerdasan tinggi. Itu akan membentuk mahasiswa dengan masa depan menjadi pemimpin,” kata Solihin GP. Sementara Walikota Tasikmalaya Budi Budiman juga berjanji siap fasilitasi infrastruktur pembangunan menuju kampus Unsil di Tamansari. Karena hal tersebut juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Infrastruktur untuk mendukung kampus baru di Tamansari juga akan kita fasilitasi di anggaran di APBD kita sesuai kemampuan, seperti akses jalan yang perlu diperlebar. “Sudah menjadi kewajiban selama masa transisi di lima tahun pertama untuk membantu fasilitasi infrastruktur. Kita berharap, tahun ini Unsil sudah bisa menjadi negeri,” kata Budi. Lantas, bagaimana dengan penegerian Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), sebagaimana disampaikan Rektor Unswagati Prof DR H Djohan Rochanda Wiradinata MP bahwa masalahnya kini tinggal penambahan lahan seluas 9 hektare. \"Penegerian Unswagati ini tinggal penambahan lahan saja yang 9 hektare. Kami berharap Pak Walikota Cirebon, Bupati di wilayah Cirebon dan Pak Gubernur Jabar untuk menuntaskan masalah lahan ini,\" ujar Djohan beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat berkunjung ke Unswagati beberapa waktu lalu, meminta Walikota Ano Sutrisno untuk mencarikan lahan tersebut meski anggarannya tetap dari APBD Provinsi Jawa Barat. Saat itu, walikota menyanggupinya untuk memenuhi lahan 9 hektare agar penegerian bisa dilaikukan lebih cepat yakni pada Oktober 2014 ini.(mj)
Kategori :