“Jalan rusak bukan hanya menyulitkan aktivitas warga, tapi juga berdampak pada ekonomi karena menghambat distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal,” kata Abdul Kodir.
Selain masalah jalan, isu pelayanan kesehatan juga mencuat, yakni implementasi Program Jaminan UHC yang sulit diakses.
Mereka mengeluhkan belum semua warga terdaftar sebagai peserta aktif, padahal sangat membutuhkan layanan tersebut. “Harus ada pendataan ulang dan pendampingan agar masyarakat tidak kesulitan saat berobat,” kata Abdul Kodir.
Masalah pendidikan juga tak luput dari sorotan, warga menyampaikan keluhan terkait kurangnya fasilitas penunjang di sekolah-sekolah, mulai dari mebeler hingga ruang kelas yang rusak.
BACA JUGA:Peringatan BMKG untuk Warga Ciayumajakuning, Waspada Dampak Bibit Siklon 91S
Melihat kondisi ini, anggota DPRD dapil III itu berjanji akan membawa seluruh aspirasi ini ke ekskeku dan mendorong dinas terkait untuk segera menindaklanjuti.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membenahi persoalan-persoalan mendasar yang masih dihadapi desa-desa.
“Kita tidak bisa tutup mata. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, babsa reses ini sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan konstituennya dan memastikan suara warga benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. (sam)
BACA JUGA:Terkait Pensiun Dini PLTU Unit 1, Cirebon Power Siap Ikuti Pemerintah