Sementara itu, pasca diterbitkannya SE tersebut, perjalanan study tour masih dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Kota Cirebon.
BACA JUGA:Warga Gigit Jari, Bupati Bekasi Tegas Tidak Ada Ganti Rugi untuk Bangunan Liar yang Ditertibkan
BACA JUGA:Telkom Witel Priangan Timur Dukung Uji Kompetensi Keahlian Siswa TKJ SMK PGRI Karangampel
Namun, usai pelantikan Gubernur Jawa Barat, melalui pernyataan lisannya akan larangan study tour, membuat sejumlah sekolah memilih membatalkan perjalanan study tour.
Apa lagi setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot sejumlah kepala sekolah di Jabar yang melanggaran kebijakannya.
"Pernyataan tersebut efeknya sangat besar pada ekosistem pariwisata,” ujar Budi.
“Sejak pertengahan Februari hingga saat ini kami tidak mendapatkan permintaan perjalanan study tour, tak sedikit juga yang melakukan pembatalan perjalanan," imbuhnya.
Sejumlah biro perjalanan sebelumnya sudah memberikan solusi pada sejumlah sekolah yang sudah menjadwalkan perjalanan di bulan April 2025 sejak beberapa bulan lalu.
Mereka menyodorkan perubahan destinasi yang bisa dikunjungi di Jawa Barat sesuai anjuran Gubernur Jawa Barat untuk menggelar study tour di Jawa Barat.
Namun pada akhirnya sejumlah sekolah lebih memilih membatalkan perjalanan.
"Alasan mereka Jabar kurang menarik untuk study tour dan harga tidak lebih murah," jelasnya.
Ditambahkan bahwa biasanya perjalanan study tour dimulai usai libur Idul Fitri, dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Namun saat ini tidak ada perjalanan dilakukan. Padahal, perjalanan study tour rata-rata menyumbang permintaan perjalanan sebesar 50% hingga 60% pada biro perjalanan di Kota Cirebon.
"Saat ini kondisinya sekolah takut untuk menggelar study tour," tuturnya.
Budi berharap hasil dari RDP ini bisa segera ditindak lanjuti dan hasilnya bisa terwujud dalam arahan pemerintah kota Cirebon.
Pihaknya berharap study tour bias kembali berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.