Aset Daerah Jadi Perhatian Serius

INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menargetkan tahun ini mampu memperoleh hasil pemeriksaan laporan keuangan yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, keinginan itu nampaknya masih menemui kendala serius. Pasalnya, aset daerah masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian yang tidak main-main dalam penyelesaiannya. Hal itu terungkap ketika rapat koordinasi antara seluruh kepala SKPD dengan Wakil Bupati (Wabup) Indramayu, Drs H Supendi MSi dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang berlangsung di ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Senin (7/4). Wabup seperti yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Indramayu menjelaskan, keinginan pimpinan daerah agar pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi harus didukung para birokrat lingkungan Pemkab Indramayu. Apalagi setiap tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK RI, bidang aset selalu menemui permasalahan dan menjadi temuan terbesar. Itu karena banyak aset daerah yang tidak tercatat dan tidak jelas keberadannya. Ada juga aset yang fisiknya ada sementara tidak ada dalam catatan. Masih besarnya temuan dalam bidang aset itu harus menjadi perhatian serius dari para kepala SKPD dan juga pengelola barang dari masing-masing unit kerja. Sebaiknya pengelola barang dapat mengungkapkan kepada pihak pemeriksa terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi dalam mengelola aset. Hal itu agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait kondisi dan keadaan yang sebenarnya. “Ketika ada pemeriksaan dari BPK, sebaiknya para pengurus barang yang tahu keberadaan aset menjawab dengan jujur dan terbuka agar tidak ada hal yang ditutupi. Selain itu bisa menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga bisa dicarikan solusinya,” tegas Supendi. Anggota BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Dani Hamdani mengatakan, keinginan Bupati Indramayu agar meraih opini WTP cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat. Sehingga masih tingginya bidang aset daerah yang bermasalah tentu harus segera dicarikan penyelesaiannya. “Pada tahun 2012 lalu, masih ada asset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sehingga terus menjadi masalah. Agar tidak terus terjadi, maka barang-barang yang rusak dan bisa dipertanggungjawabkan dilakukan usulan penghapusan barang,” katanya. Beberpa waktu lalu, agar opini WTP bisa diraih oleh Kabupaten Indramayu, Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menekankan kepada Pemkab untuk berani dan menarik sejumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat di Kabupaten Indramayu. Sebab upaya penarikan kendaraan dan aset lainnya yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat, ternyata mampu menciptakan pengelolaan aset daerah untuk meraih WTP. (kho)