Sebelumnya, dijelaskan oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Cirebon, Feri Nopiyanto, bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon terus bergulir.
Pihaknya akan terus berupaya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara dari proyek tersebut.
Di samping itu, dia mengungkapkan, bahwa pemeriksaan dari tim ahli Polban dan BPK RI merupakan tindak lanjut dari rekomendasi tim ahli dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).
Menurutnya, tim ahli dari UGJ menyebutkan adanya temuan serta beberapa item gedung yang belum diperiksa secara maksimal.
“Maka hari ini Polban dan BPK RI menyempurnakan. Hari ini (kemarin) baru pemetaan lokasi atau istilahnya marking,” jelas Feri.
“Selanjutnya, dari Polban akan mulai bergerak untuk melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut,” jelas imbuhnya.
Masih kata Feri, pemeriksaan mencakup seluruh aspek teknis gedung, termasuk sistem listrik dan saluran air.
Hal itu untuk memastikan tidak ada unsur yang terlewatkan. Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi acuan bagi penyelidikan yang lebih dalam terkait potensi kerugian negara.
“Tim diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif dan detail. Setelah marking hari ini (kemarin), pihak Polban menyampaikan akan mempelajari dulu data dan kondisi lapangan. Mereka memperkirakan hasil final dari pemeriksaan ini bisa keluar dalam waktu sekitar empat minggu atau satu bulan," terangnya.
Ya, pemeriksaan fisik Gedung Setda sendiri merupakan bagian dari tahapan penyidikan yang sedang dilakukan Kejari Kota Cirebon.
Gedung Setda Pemkot Cirebon dibangun pada tahun anggaran 2016 hingga 2017, menelan anggaran sampai Rp86 miliar. Proyek itu dikerjakan PT Rivomas Penta Surya.