Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Tinggi, Wakil Walikota Cirebon Keluarkan Pernyataan Ini

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dalam waktu 6 bulan terjadi 17 kasus kekerasan terhadap anak dan 14 kasus terhadap perempuan, dan sebagian besar di lingkungan pendidikan, tampaknya menjadi lampu kuning bagi Kota Cirebon. 

Wakil Walikota Cirebon, Hi Siti Farida Rosmawati SPdI menilai tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cirebon dalam satu semester tahun 2025, bukti menjadi lampu kuning atau tanda bahaya. Persoalan ini, kata wakil walikota, harus segera dibenahi. 

Untuk itu, kata wanita yang akrab disapa Rida, ingin mengajak masyarakat untuk lebih perhatian pada kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. 

"Saya ingin mengajak masyarakat kota Cirebon untuk lebih perhatian lagi pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cirebon,” ujar Rida. 

BACA JUGA:Kapolsek Gunung Jati Gercep Evakuasi Warga Hendak Melahirkan Ditempat Umum ke Rumah Sakit

BACA JUGA:TP2GP Turun ke Cirebon, Proses Gelar Pahlawan Nasional KH Abbas Abdul Jamil On The Track

BACA JUGA:Tingkatkan Gizi Masyarakat untuk Turunkan Angka Stunting Lewat Program Gemarikan

Terlebih, lanjut Rida, sebagian besar kasus tersebut adalah tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. 

Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab kolektif kita.

Sebagai Wakil Walikota, Rida menegaskan bahwa Pemerintah Kota menginstruksikan percepatan koordinasi lintas sektor, mulai sekolah, kepolisian, DP3APPKB, dan elemen-elemen masyarakat untuk memberi perhatian lebih pada upaya perlindungan anak dan perempuan.

Agar semangat perlindungan tidak hanya jadi slogan, tapi mewujud nyata di lapangan.

BACA JUGA:Pencairan BSU 2025 Bisa Pakai Pospay, Begini Caranya

BACA JUGA:Lepas Catar Akademi TNI 2025 Asal Jabar, KDM Berharap Bisa Lolos Seleksi Nasional

"Kebetulan saya tidak diberikan laporan, saya tahunya justru dari koran Radar Cirebon,” ujarnya. 

Makanya dari itu, Rida meminta kepada Pemkot untuk segera membuat sistem deteksi dini dan sistem lapor cepat juga intervensi program yang lebih menyasar pada aktor kunci seperti guru, orang tua, atau komite sekolah. Jangan kebanyakan buang anggaran yang tidak tepat sasaran.