Dalam komitmen kewilayahan, Fraksi Gerindra turut meminta agar Pemda tidak abai terhadap wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah. Pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari keadilan sosial.
BACA JUGA:Pemprov Jateng Salurkan Anggaran Rp479 Juta untuk Para Penghafal Al Quran
BACA JUGA:Total 2 Emas, Atlet Wushu Indonesia Bersinar di Piala Asia 2025
"Kami berharap tidak ada lagi ketimpangan wilayah. Semua kecamatan, terutama yang masih tertinggal dalam IPM, harus mendapatkan perhatian dan alokasi pembangunan yang layak,” ungkapnya.
Mengenai tingginya belanja pegawai, menurut Toto, Kabupaten Kuningan pernah tercatat sebagai daerah dengan realisasi belanja pegawai tertinggi se-Jawa Barat selama lima tahun terakhir.
Data itu bersumber dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yang juga mencantumkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan pola serupa.
"Kami mengingatkan kembali bahwa dalam rilis FITRA, Kabupaten Kuningan berada pada posisi tertinggi dalam realisasi belanja pegawai," jelasnya.
BACA JUGA:5.000 Lebih Pelari Ikuti Green Force Run 2025, Separuhnya dari Luar Surabaya
BACA JUGA:MBG Membentuk Budaya Makan Sehat, Dewan Pakar: Harus Membangun Ekosistem
Kondisi tersebut, tambahnya, perlu menjadi bahan renungan bersama, dan meminta agar dalam RPJMD 2025-2029 tergambar jelas strategi Pemda dalam menyeimbangkan belanja publik dan aparatur.
Fraksi Gerindra mendorong adanya upaya lebih keras, untuk menekan belanja non-urusan serta melakukan efisiensi yang selektif dan tepat sasaran.
Menurut Toto, efisiensi anggaran harus berdasarkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah (SKPD), bukan atas dasar pola belanja yang repetitif tanpa hasil konkret bagi publik.
"Kami meminta adanya pemaparan tentang sejauh mana strategi ini disusun dalam RPJMD. Jangan sampai APBD terus terbebani belanja pegawai yang tinggi, sementara belanja untuk kepentingan publik justru tergerus,” terangnya.