"Kita harus masukin dulu anggarannya di perubahan, disahkan dulu bahannya, baru bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
BACA JUGA:Masyarakat Cirebon Timur Tagih Janji Perbaikan Jalan Rusak, Hamzaiya: Jangan Jual Harapan Kosong
Iwan mengaku, pihaknya tidak bisa bertindak gegabah karena setiap proses pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus taat aturan.
Termasuk, berhati-hati karena segala kegiatan selalu dalam pantauan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kita juga harus taat aturan, karena di samping-samping kita kan APH melihatkan. Nggak bisa serta-merta gampang dilaksanakan asal tuntutan masyarakat itu. Kita akomodir tuntutan masyarakat, tapi prosesnya disesuaikan dengan perundang-undangan,” tandasnya.
Iwan menyampaikan, proses pelaksanaan proyek tidak bisa serta-merta dilakukan meskipun sudah diumumkan.
BACA JUGA:Jalan Antarkecamatan di Cirebon Rusak dan Berlumpur, Warga Minta Dedi Mulyadi Pecat Kepala Desa
Setelah pengesahan anggaran, kegiatan fisik harus melalui proses lelang sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, pelaksanaannya diperkirakan paling cepat akhir Agustus 2025.
"Jadi otomatis pelaksanaannya itu kan ada tender, segala macam. Maksimal itu pelaksanaan di akhir Agustus. Kegiatannya ada, senilai Rp10 miliar. Tapi kalau Juli, ya uang kita perubahannya aja belum disahkan, gimana mau melaksanakan," paparnya.
Dijelaskan lebih lanjut, anggaran Rp10 miliar tersebut, dialokasi untuk perbaikan ruas jalan Gebang-Pabuaran (Gebang Ilir-Waled).
BACA JUGA:Kesenden Bersholawat, Upaya Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Warga di Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon
Pasalnya, proyek fisik peningkatan jalan itu dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2025.
"Kita menyebutnya ruas jalan Gebang Ilir-Waled. Perbaikan itu akan digelar tahun ini. Tapi di APBD perubahan. Bukan murni. Jadi wajar ketika, di LPSE belum muncul," jelas Iwan.
Menurut Iwan, perbaikan jalan rusak Gebang Ilir-Waled akan ditingkatkan menjadi rigit beton sudah direncanakan.