BACA JUGA:Fenomena Suhu Dingin di 2025 Bertahan Lama, Penjelasan BMKG Mengungkap Hal Berikut Ini
BACA JUGA:Bupati Cirebon Resmikan Bank Mini di SMPN 1 Arjawinangun, Dorong Pelajar Gemar Menabung
Tujuannya tidak lain agar dapat mempertahankan SMK swasta tidak mati.
Ari mengatakan pihaknya tetap mengadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan suasana yang apa adanya.
“Kita tetap memulai pembelajaran, mau tidak mau harus berjalan. MPLS juga apa adanya saja. Karena ada siswa, jadi tetap lanjut. Kalau didiamkan saja kan kasian. Kecuali ada arahan dari Forum SMK Swasta Se Jawa Barat," ungkap Ari.
Ari mengatakan pihaknya bersama dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Se Jawa Barat sudah berkumpul dan bertemu Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mereka menyoal kebijakan 50 siswa per rombel dan memungkinkan ada ruang kelas baru.
“Sesuai prediksi kami, bakal ada ruang kelas baru karena tidak mungkin 50 dalam satu kelas. Dan kalau ada ruang kelas baru, semua orang akan menuju ke negeri. Nasib sekolah swasta ya tinggal nama saja. Kalau sekolah pada tutup, muncul pengangguran," terang Ari.
Pihaknya yang diwakili oleh 10 orang dari Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Se Jawa Barat pernah melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi SMA Swasta Se Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Namun masih menunggu titik terang atau solusi dari Pemerintah Jawa Barat.
Ari mewakili SMK swasta di Kota Cirebon meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkeadilan.
Ia menyebut ada Permendikbud yang mengatur bahwa satu kelas tidak harus banyak, cukup 36 siswa per rombel. Sehingga, siswa yang tidak masuk ke negeri, bisa masuk ke swasta.
Ia juga meminta bahwa SPMB cukup dilakukan dengan satu tahap saja dan membuka semua jalur. Sehingga, saat siswa tidak diterima, bisa langsung bersekolah di sekolah swasta.
“Kalau tidak masuk tahap satu, bisa disebar ke swasta dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat,” jelas Ari.
“Kalau tujuan bantu, ya bantu kami swasta juga. Kami akan menerima dengan senang hati siswa ini. Kita juga banyak kebijakan, demi banyak siswa, kami juga terima siswa yang tidak mampu. Jadi pemprov hadirnya jangan di sekolah negeri saja," terangnya.
“Kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak mendaftar negeri, tapi kalau tidak lolos, silakan ke swasta. Jadi kalau pengen bantu, ya pemprov bantu swasta juga. Swasta banyak lulusannya yang bekerja di instansi strategis," tegas Ari yang juga Kepala SMK Cipto Kota Cirebon itu.