"Di samping tugas utamanya di dinasnya, dia juga harus menjadi pelopor perubahan di masyarakat."
"Misalnya dalam masalah kesehatan, stunting, maupun kenakalan remaja," tegasnya.
Bupati Imron juga menekankan pentingnya peran PPPK dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada keluarga serta masyarakat sekitar.
Dengan statusnya sebagai pegawai pemerintah, PPPK dituntut mampu memberikan teladan dan bimbingan, tidak hanya di kantor, tapi juga dalam kehidupan sosial.
"Kami banyak berharap kepada P3K yang dilantik ini menjadi agen perubahan di samping kerja pokoknya di kantor," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Imron mengonfirmasi bahwa pelantikan ini bukan yang terakhir.
Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan gelombang kedua rekrutmen PPPK yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2025.
BACA JUGA:Korupsi Kembali Terjadi di Lingkungan BUMD, Kali Ini di Majalengka
BACA JUGA:Kasus Bayi Meninggal, KDM Putuskan Tunggu Hasil Audit Bupati Kuningan
Untuk tahap kedua ini, direncanakan akan ada sekitar 290 PPPK tambahan yang akan dilantik.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari target rekrutmen tenaga kerja aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Terkait dengan kekhawatiran publik tentang pembiayaan gaji PPPK yang berasal dari anggaran daerah, Bupati Imron menjelaskan bahwa beban anggaran masih dalam batas wajar dan tidak membebani keuangan daerah secara signifikan.
"Ya, memang untuk gaji PPPK ini berasal dari anggaran daerah. Tapi kami merasa terbantu dengan keberadaan mereka yang ikut mendorong perubahan di Kabupaten Cirebon," tuturnya.
BACA JUGA:Ada Yang Baru dari JKT48! Sapa Penggemar Lewat MV Terbaru Bareng Shopee 'Lebih Hemat, Lebih Cepat'
BACA JUGA:Kapolres Baru Indramayu Janjikan Kamtibmas Meningkat
Menurut Imron, porsi belanja pegawai masih berada di kisaran 38 persen dari total belanja daerah.