Beda Padangan, IJTI Cirebon Raya Dukung Pemkab Indramayu Kosongkan Gedung Graha Pers

Sabtu 19-07-2025,19:09 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Moh Junaedi
Beda Padangan, IJTI Cirebon Raya Dukung Pemkab Indramayu Kosongkan Gedung Graha Pers

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM - Beda pandangan diutarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya perihal 'pengusiran' wartawan dari Gedung Graha Pers milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Jika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Ciayumajakuning mengecam langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mengeluarkan surat agar PWI Indramayu tidak lagi berkantor di gedung milik mereka.

Namun, IJTI Cirebon Raya menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang meminta pengosongan Gedung Graha Pers tersebut.

Ketua IJTI Cirebon Raya, Kholid Mawardi mengatakan, media harus tetap independen dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

BACA JUGA:Babinsa Kel. Larangan Turut Tanam Padi Bersama Poktan, Wujud Jalin Keakraban dan Dukung Swasembada Pangan

BACA JUGA:Kasus RSUD Linggarjati Menjadi Ujian Besar Bupati Kuningan, Perlu Desakan Keras Tokoh Ternama untuk Bertindak

"Kalau terkait pengosongan dari gedung, saya pikir setuju dan mendukung keputusan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Karena kita sebagai media harus mempunyai independensi," ujarnya, Kamis 18 Juli 2025.

Kholid menambahkan, bahwa posisi media bukanlah sebagai pendukung pemerintah melainkan sebagai pengawas dan pengontrol.

"Artinya, media harus bersifat tidak penuh mendukung kepada pemerintah. Media sebagai kontrol, tidak boleh ikut berpolitik atau mendukung salah satu warna politik," tegasnya.

Ketua IJTI Cirebon Raya juga menyampaikan, bahwa peran media dalam masyarakat sangat penting, terutama dalam menjaga demokrasi.

BACA JUGA:280 Juta Jiwa Telah Terdaftar Sebagai Peserta JKN, BPJS Kesehatan Pastikan PBI Dapat Pelayanan Optimal

BACA JUGA:Asia Legends Team, Dipimpin oleh Keisuke Honda dan Anton del Rosario akan Hadapi Klub Pro dalam Laga Ekshibisi

"Independensi, media harus menjaga jarak dari kekuasaan dan pengaruh politik agar dapat menyampaikan informasi secara objektif," ujarnya.

Selain itu, kritik dan pengawasan media berperan sebagai alat kontrol sosial.

"Meski begitu, media berhak mendapatkan informasi dari pemerintah. Media berhak mendapatkan informasi publik yang seharusnya disediakan secara terbuka oleh pemerintah" kata Kholid.

Kategori :