Efisiensi Tapi Dinas Luar Kota Jalan Terus, Pemkab Cirebon Akui Anggaran Ludes

RADARCIREBON.COM – Konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dipertanyakan. Katanya efisiensi tapi dinas luar kota jalan terus.

Selalu ada perjalanan dinas ke luar kota bagi kepala daerah seperti bupati dan walikota di setiap pekannya.

Satu bulan bisa 5 sampai 10 kali perjalanan dinas. Ada saja keperluannya. Seperti undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Padahal, sesuai arahan dari pusat dan provinsi juga, bahwa anggaran perjalanan dinas dipangkas 50 persen demi efisiensi.

BACA JUGA:Skuad Timnas U-23 Indonesia Mulai Goyah Jelang Lawan Malaysia, Pelatih Beri Jaminan Begini

BACA JUGA:Pesta Rakyat Anak KDM Berujung Maut, Polda Jabar Turun Tangan, Siapa yang Akan Diperiksa?

Ya, ada saja kegiatan yang digelar pemerintah pusat atau provinsi yang harus dihadiri bupati, walikota, atau wakilnya. 

Oleh karena itu, perjalan dinas ke luar kota seperti sulit dihindari. Anggaran yang sudah dipangkas 50 persen pun diakui sudah habis.

Di Kabupaten Cirebon, anggaran perjalanan dinas kepala daerah sudah habis sejak Juni 2025.

Untuk apa? Digunakan untuk menghadiri undangan rapat pemerintah pusat atau provinsi. Sifatnya wajib hadir.

BACA JUGA:Sempat Buron, Pelaku Pembacokan Ditemukan Meninggal dengan Luka di Leher Tidak Jauh dari TKP

Kabag Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengaku kelimpungan. Menurut dia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi patut dipertanyakan.

Sebab, kebijakan efisiensi anggaran tidak sejakan dengan kondisi di masing-masing daerah.

“Tidak sedikit undangan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar yang sifatnya wajib hadir,” kata Sunanto dilansir dari Harian Umum Radar Cirebon, Senin, 21 Juli 2025.

“Sementara anggaran perjadin kami hanya Rp500 juta di tahun 2025, turun 50 persen dari biasanya Rp1 miliar per tahun," imbuhnya.