Ribuan Orang Demo Larangan Study Tour Menuntut KDM Cabut Kebijakan

Menurut mereka, larangan tersebut sangat berpengaruh dan telah merugikan kehidupan rakyat kecil.

BACA JUGA:Kasus Bayi Meninggal, Begini Reaksi KDM Dengar Andi-Irma Curhat: Yang Bohong Siapa?

BACA JUGA:Soal Perjalanan Dinas, Bupati Imron Ngaku Pakai Uang Sendiri, Hadiri Acara Penting Saja

“Kalau boleh dikatakan SE ini dzolim. Karena undang-undang pun tidak melarang, bahkan Menteri Pendidikan dan Pariwisata juga tidak pernah melarang Study Tour, hanya Gubernur Jawa Barat saja yang melarang,” tandas Nana.

Nana menegaskan, bahwa tuntutan mereka dalam demo di Bandung hari ini jelas dan sederhana. Yakni, menuntut KDM mencabut kebijakan larangan study tour.

Kebijakan itu dinilai telah mematikan mata pencaharian banyak orang. 

Nana menambahkan, bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. 

Termasuk mereka yang bekerja di perusahaan otobus (PO), kemudian tour guide, sopir, dan kenek.

“Kami hanya menuntut satu, yaitu cabut SE Gubenur tahun 2025 (tentang larangan Study Tour). Karena dengan adanya kebijakan tersebut, seperti PO bus, minim order atau tidak ada order, tour gaet pada nganggur, sopir, kenek juga pada nganggur. Jadi ini sangat memberatkan (bagi kami),” ungkapnya.

Untuk diketahui, kebijakan pelarangan study tour tersebut resmi dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui SE Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Aturan ini juga melarang kegiatan wisuda yang dilakukan di luar satuan pendidikan.

SE tersebut merupakan bagian dari kebijakan bertajuk “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya”. 

Tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik mulai dari tingkat PAUD, pendidikan dasar, hingga menengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mencetak generasi muda yang memiliki karakter Cageur (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (cerdas), dan Singer (tanggap) melalui pembatasan aktivitas yang dinilai tidak esensial dalam pendidikan formal.

Namun, kebijakan ini menuai polemik karena dinilai tidak mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi mitra kegiatan edukatif.

Para pelaku industri pariwisata berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membuka ruang dialog agar ada solusi yang lebih bijaksana dan tidak merugikan satu pihak.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Jabar terkait tuntutan para demonstran. Aksi dipastikan akan berlanjut apabila tidak ada respon konkret dalam waktu dekat.