
"Lemahnya koordinasi antarinstansi dan konflik internal desa ikut memperparah kondisi, sehingga serapan DD Setu Kulon terburuk ke lima se-Indonesia," ungkapnya.
BACA JUGA:2 Pelaku Pencurian Spesialis Rumah Kosong Ditangkap Polisi di Astanajapura dan Sedong Cirebon
BACA JUGA:Hj. Oom Jamiatu Rokhmah Terpilih sebagai Ketua IBI Kota Cirebon dalam Muscab ke-VII
Bunda Iyoh menilai, ada kegagalan dalam antisipasi dan pendampingan dari DPMD, meski ia tidak sepenuhnya menyalahkan satu pihak saja.
"Saya tidak sepenuhnya menyalahkan DPMD, tapi jelas ada kelemahan dalam mengantisipasi masalah ini. Karena itu, kemarin kami lakukan audiensi lintas sektor untuk menentukan langkah terbaik," kata Bunda Iyoh.
Dijelaskannya, Komisi I DPRD berkomitmen mengawal proses penyelesaian masalah agar tidak berlarut.
Bunda Iyoh juga menegaskan bahwa peran legislatif hanya sebatas pengawasan, sementara eksekusi tetap berada di tangan eksekutif.
"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kami di DPRD akan terus memantau agar pelaksanaan Dana Desa bisa segera berjalan demi kepentingan masyarakat," tuturnya.