Hamzaiya menyerukan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, agar bersikap adil dan objektif.
BACA JUGA:IPB Cirebon Helat Perpisahan dengan Volunteer asal Prancis
Ia meminta agar pemekaran Cirebon Timur ditempatkan sebagai prioritas, karena merupakan kebutuhan nyata yang telah melalui mekanisme resmi dan didukung masyarakat lokal.
“Kalau pemerintah ingin menyelesaikan ketimpangan di wilayah Ciayumajakuning, maka pemekaran Cirebon Timur harus menjadi batu pijakan awal."
"Bukan Provinsi Cirebon Raya yang konsepnya masih kabur. Jangan sampai ada kesan bahwa negara lebih mendengar elite daripada mendengar rakyat,” pungkasnya. (*)