Secara rinci, lanjutnya, garis kemiskinan makanan tercatat Rp410.143 per orang per bulan, sedangkan non-makanan sebesar Rp137.609 per orang per bulan.
Meski angka kemiskinan menurun, indikator kualitas kemiskinan mengalami kenaikan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,05 menjadi 1,17. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,24 menjadi 0,29.
"Artinya, walaupun jumlah penduduk miskin berkurang, rata-rata pengeluaran mereka makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin sendiri makin tinggi," kata Darwis.
BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) di provinsi itu pada Maret 2025 sebesar 0,416, berada dalam kategori ketimpangan sedang.
Sementara, di wilayah perkotaan, lanjutnya, gini ratio tercatat 0,426, jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 0,323.
Kendati demikian baik di kota maupun desa, kata dia, gini ratio mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mengindikasikan perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat kelas bawah.
"Secara kuantitatif, kemiskinan di Jawa Barat menurun. Namun secara kualitatif, kesejahteraan penduduk miskin belum membaik secara signifikan. Ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan," pungkasnya. (*)