MAJALENGKA, RADARCIREBON.COM - Mantan Bupati Majalengka, H Sutrisno, kritisi kelengkapan dokumen pendukung Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
H Sutrisno menyoroti belum lengkapnya dokumen pendukung seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
RPJMD Kabupaten Majalengka 2025-2029 yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung itu, turut disoroti H Sutrisno.
H Sutrisno mengkritik proses perencanaan tersebut yang dinilainya belum mencerminkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Mundur atau Diberhentikan, 2 Opsi untuk Sutardi Ketum KONI Kabupaten Cirebon
BACA JUGA:Harga Gabah Cirebon Melonjak, Penggilingan Padi Datangkan Bahan Baku dari Luar Daerah
Ia menegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan cerminan janji politik kepala daerah.
Tanpa KLHS dan RTRW, menurutnya, RPJMD berisiko lemah secara hukum dan substansi.
"Ini bukan serangan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan Majalengka," ujar H Sutrisno dikutip dari Koran Radar Cirebon.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Majalengka, H Asep Eka Mulyana SP menyampaikan apresiasi terhadap masukan publik.
BACA JUGA:BRI Kembali Gelar Pelatihan Ekspor, Tingkatkan Daya Saing UMKM Tembus Pasar Global
BACA JUGA:36 Cabor Desak Sutardi Mundur, Layangkan Mosi Tidak Percaya, Lapor ke KONI Jabar
Ia memastikan penyusunan RPJMD tetap dilanjutkan, mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
DPRD juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda RPJMD secara lebih mendalam dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Asep mengakui belum lengkapnya RDTR di seluruh wilayah Majalengka, kecuali beberapa kecamatan di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang telah memiliki RDTR karena dorongan dari pemerintah pusat.