PDI Perjuangan Resmi Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Minggu 03-08-2025,03:01 WIB
Reporter : Moh Junaedi
Editor : Rusdi Polpoke

BADUNG, RADARCIREBON.COM – Akhirnya, usai dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dihadapan ribuan kader di penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Nusa Dua Covention Center, Badung, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025. Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai.

Dalam kesempatan itu, Megawati Soekarnoputri menyatakan, PDI Perjuangan mendukung pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Nusron Wahid Jamin 700ribu Sertifikat Tanah Pesantren dan Tempat Ibadah Selesai Dalam 3 Tahun Kedepan

BACA JUGA:Pengda INI Kabupaten Cirebon Gelar Pelatihan NPAK, Ratusan Notaris se-Indonesia Hadir

BACA JUGA:Dari Wilayah Kepulauan, UMKM Ini Berhasil Jadi Pemasok Program MBG dengan Dukungan Pembiayaan BRI

Dukungan PDI Perjuangan akan diberikan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang memihak rakyat.

Namun, PDI Perjuangan akan bersikap kritis apabila ada kebijakan yang dirasa menyimpang dari nilai Pancasila dan hukum yang berlaku.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati dalam pidatonya.

Dia tidak ingin ada kebijakan yang keluar dari jalur konstitusi dan tidak berpihak pada rakyat. “Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.

BACA JUGA:Muslimat NU Se-Jabar Padati Haul Buntet Pesantren, KH Anis: Bukan Sekedar Doa, Tapi Hidupkan Nilai Perjuangan

BACA JUGA:Bupati Sumedang Tekankan Dashboard KDMP Harus Terintegrasi dengan Aplikasi Sindang

BACA JUGA:Hadiri Ponpes Buntet, Menteri Agraria dan Tata Ruang Dukung KH Abbas Jadi Pahlawan Nasional

Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi dalam demokrasi Indonesia turut menjadi sorotan dalam pidato ketum PDI Perjuangan.

Megawati mengatakan, sistem presidensial tidak mengenal oposisi dan koalisi seperti pada sistem parlementer.

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” katanya. (*)

Kategori :