“Ayo pergunakan kesempatan ini. Kalau masih kemahalan, kami beri diskon sampai akhir tahun ini,” tandasnya.
Mengenai tarif PBB di tahun 2026 nanti, Edo mengaku akan membahas dengan DPRD. Tetapi yang pasti, dirinya tidak mau tarif tersebut memberatkan masyarakat.
“Kita kan lagi memproses dan mengkaji untuk yang 2026. Kita rumuskan apakah di tahun depan, kita pakai standarisasi pajak yang flat atau bagaimana. Kita bahas dengan DPRD,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan, kebijakan PBB sudah berlaku sejak 2024 sebelum walikota menjabat.
BACA JUGA:Ini Dia Pernyataan Walikota Cirebon Soal Permintaan KDM Bebaskan Tunggakan PBB
“Seperti disampaikan, Pak Walikota memberikan jalan tengah dengan stimulus dan diskon,” katanya.
Kapolres meminta agar masyarakat Kota Cirebon tidak perlu terprovokasi.
“Semua masyarakat Cirebon, kalau ada hal-hal yang belum disepakati, selesaikan dengan baik. Kita audiensi,” tuturnya.
Pihaknya mengajak masyarakat menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tidak memancing kegaduhan.
BACA JUGA:PBB Kota Cirebon Naik 1.000 Persen Menurut Walikota Tidak Benar, Simak Nih Kata-katanya
Mengenai beredarnya flyer di media sosial termasuk yang berbau SARA, kapolres mengakui banyak provokasi yang masuk ke Kota Cirebon.
“Ada flyer yang kita tidak tahu siapa yang membuat. Kamu minta masyarakat jangan terprovokasi,” tuturnya.
Ditambahkan AKBP Eko, pihaknya tidak ingin ada kekacauan atau benturan yang terjadi di Kota Cirebon.
Apalagi hal tersebut akibat adanya provokasi seperti yang sekarang ini sudah mulai terjadi di media sosial.