Komisi III akan Evaluasi Pembangunan Hutan Kota

SUMBER– Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana akan memanggil Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon dan rekanan yang mengerjakan Hutan Kota Sumber. Pasalnya, sudah tiga tahun anggaran berjalan, progresnya dinilai kurang maksimal. Ketua Komisi III, Suherman mengatakan, proyek Hutan Kota Sumber yang bersebelahan dengan kantor bank bjb terlihat mangkrak. Padahal, sudah miliaran anggaran dialokasikan untuk membangun kawasan ruang terbuka hijau. Tapi, pada kenyataannya tidak ada progres yang cukup signifikan, sehingga terkesan menghambur-hamburkan anggaran pemerintah daerah. “Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, masa hasilnya cuma pengurugan dan jogging track saja?” tanya anggota Fraksi PDI Perjuangan yang baru menjabat di Komisi III untuk menggantikan Bejo Kasiono yang pindah ke Komisi IV. Selain memanggil, pria yang biasa disapa Anger ini menambahkan, akan meminta data dari Inspektorat Kabupaten Cirebon terkait laporan pelaksanaan pembangunan tersebut, termasuk hasil pemeriksanaan Badan Pemeriksa Keuangan. Data ini, akan menjadi dasar Komisi III dalam mengontrol sejauh pelaksaan anggaran. Jangan sampai, uang miliaran rupiah, hanya dihabiskan untuk membangun satu kawasan ruang terbuka hijau, sementara banyak desa yang masih memerlukan dana tambahan untuk membangun saluran pembuangan, jalan desa dan infrastruktur pendukung lainnya. “Ruang terbuka hijau memang perlu, asalkan digarap secara serius dan anggarannya yang digunakan masih realistis,” imbuhanya. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi III, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui DCKTR telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp500 juta. Saat itu, hanya menghasilkan pengurugan lahan seluas 3,2 hektare. Kemudian, tahun 2013 anggaran yang sudah dihabiskan sebesar Rp1,8 miliar untuk pengerukan dan perataan tanah serta pembuatan kolam retensi. Ditambah dengan proyek pembangunan sungai buatan sepanjang 700 meter dengan lebar 2 meter, jogging track dan beberapa sarana lain. “Rencananya, tahun ini akan digelontorkan lagi anggaran sebesar Rp1,5 milIar yang alokasinya belum kami ketahui persis,” bebernya. Oleh sebab itu, Kata Dia, sebelum proyek hutan kota kembali dilaksanakan yang rencananya digelar bulan Juni. Komisi III, akan meminta hasil laporan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dibahas langkah-langkah selanjutnya. “Kita evaluasi dulu, kami tidak mau dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar itu, tapi aplikasi dilapangan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan,” tegasnya. Jangan sampai terjadi ketimpangan pembangunan daerah, seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Di wilayah lain sangat membutuhkan sentuhan pembangunan pemerintah, tapi di wilayah lain yang sebenarnya sudah cukup, malah ditambah lagi proyek pembangunannya. “Ini yang bisa menyebabkan ketidakkondusifan daerah, karena akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat,” ungkapnya. Sebenarnya, apabila dikaji lebih dalam, wilayah Sumber saat ini belum membutuhkan hutan kota. Sebab, lokasinya dipagari oleh perbukitan kars yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya hutan yang masih alami. Kemudian, aktivitas kendaraan belum sepadat seperti di Kota Cirebon. Sehingga, dengan mengandalkan hutan yang ada di sekitar wilayah Sumber, mampu meredam polusi dan masih menghasilkan oksigen yang cukup. “Bukan saya tidak pro lingkungan, tapi melihat skala prioritas pembangunan daerah, belum menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Justru, pembangunan saluran pembuangan lingkungan, jalan desa atau yang berhubungan dengan infrastruktur perdesaan menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Karena, jika melihat kondisi taman di Sumber yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, malah menjadi tempat pacaran. Ini tentu tidak baik,” pungkasnya. (jun)