Sementara itu, Akademisi Universitas Gunung Jati (UGJ) Muhammad Taufik, memberikan pandangan akademis terhadap substansi Raperda.
Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan pembangunan nasional, serta perlunya data akurat sebagai fondasi utama.
“Inventarisasi data nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa data yang jelas, sulit menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Taufik juga menyoroti kebutuhan akses teknologi digital, pelatihan berkelanjutan, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar nelayan bisa lebih mandiri secara ekonomi. (sam)