NU Tegaskan Money Politics adalah Suap

JAKARTA - Rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menghasilkan sejumlah seruan. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli nanti. Berkaca pada pemilihan legislatif (pileg) yang kini mulai masuk tahap rekapitulasi suara di tingkat KPU pusat, PB NU meminta semua pihak untuk tidak lagi mengotori ajang pesta demokrasi lima tahunan itu dengan politik uang. \"Politik uang yang terbukti terjadi pada pemilu anggota legislatif tidak boleh terjadi di pilpres,\" tegas Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj saat menyampaikan hasil rapat gabungan di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin (30/4). Dia menambahkan, partisipasi dalam pilpres mendatang bisa jadi bernilai ibadah selama dilakukan dengan baik dan benar. Termasuk, jika mengindahkan aturan agama dan moral. \"Tapi, kalau menghalalkan segala cara, itu pendurhakaan terhadap Allah serta pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,\" tegasnya. Rapat tersebut diikuti Rais Am Syuriah PB NU KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Tampak pula Katib Am Syuriah Malik Madani bersama sejumlah jajaran syuriah lain. Di pihak tanfidziyah, selain Said Aqil, tampak hadir Sekjen PB NU Marsudi Suhud, Ketua PB NU Slamet Effendy Yusuf, dan beberapa pengurus lain. Said Aqil juga menegaskan bahwa politik uang merupakan suap (risywah) berdimensi politik. Sebagaimana suap dalam perspektif Islam, hukumnya adalah haram. \"Karena itu, penyuap dan penerima suap, termasuk yang menjadi perantara, masuk neraka,\" bebernya. (dyn/c7/fat)