BACA JUGA:Edo – Farida Dipertemukan di Bandung oleh KDM, Bagaimana Kelanjutan Polemik Dana Kampanye
Didi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan pelanggaran di lapangan, baik terkait kualitas makanan, standar higienitas, maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
DPRD, lanjutnya, siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah penerima MBG atau dapur penyedia makanan.
Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan MBG.
Ia meminta agar Satgas Percepatan MBG yang tengah disiapkan mampu bekerja secara menyeluruh, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga ke pelosok daerah.
“Tim Satgas harus keliling ke setiap SPPG (Sekolah Penerima Program Gizi) untuk memastikan SOP sudah dijalankan. Dinas Kesehatan juga harus betul-betul mengawasi masalah higienitas. Bahkan sudah ada permintaan agar setiap dapur memiliki sertifikasi higienis,” jelas Eman.
Bupati menambahkan, pembentukan Satgas Percepatan MBG sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya gizi anak sekolah.
Menurutnya, kesehatan dan kekuatan generasi muda harus dimulai dari asupan makanan yang baik.
Terkait isu dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pembangunan dapur MBG, Eman tidak memberikan komentar langsung.
Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan program berjalan sesuai harapan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Isu ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebagian menilai keterlibatan anggota DPRD dalam investasi dapur MBG dapat membuka peluang konflik kepentingan, terutama jika kelak DPRD harus mengawasi program yang fasilitasnya justru dibiayai oleh anggotanya sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut terlibat.
DPRD Majalengka memastikan akan menelusuri informasi ini dan menegaskan komitmennya menjaga transparansi pelaksanaan program MBG di daerah.