Buka Ruang Percepatan Koalisi

*** Demokrat Juga Siapkan Opsi Oposisi JAKARTA - Skenario Partai Demokrat menetapkan kebijakan politik menghadapi pilpres 9 Juli di masa-masa mendekati pendaftaran capres-cawapres mungkin bergeser. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu mulai membuka ruang untuk kemungkinan mempercepat penetapan arah koalisi sekaligus penetapan capres-cawapres yang bakal diusung. “Semua bergantung perkembangan politik, mungkin saja nanti dipercepat (penetapan arah koalisi),” kata Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Suaidi Marasabessy saat dihubungi kemarin (2/5). Meski demikian, anggota Dewan Kehormatan DPP PD itu menyatakan bahwa partainya masih berpegang pada desain awal yang telah disusun komite. Sebab, kebijakan tentang koalisi maupun turunannya akan bersandar pada beberapa hal, salah satunya hasil konvensi. Setelah pelaksanaan debat terakhir di Jakarta pada 28 April lalu, ajang penjaringan capres Demokrat mulai masuk tahap penetapan pemenang. Tiga lembaga survei yang telah ditunjuk jauh-jauh hari untuk mengukur elektabilitas tertinggi peserta konvensi kini mulai bekerja. Survei yang mengukur elektabilitas sebelas peserta konvensi itu akan selesai pada hari-hari di minggu pertama Mei. Selanjutnya, hasil survei bakal diaudit terlebih dulu oleh tim yang direkrut dari kalangan independen. Baru sekitar 13 Mei komite konvensi menyerahkan hasil finalnya ke Majelis Tinggi PD untuk kemudian ditetapkan. Pada hari-hari pasca-13 Mei itulah Demokrat bakal memastikan kebijakan tentang koalisi, termasuk capres-cawapres yang diusung. “Tapi, Demokrat juga masih mungkin memperlambat penetapan kalau perkembangan politiknya berkata sebaliknya,” imbuh Suaidi. Beberapa waktu belakangan ini, sejumlah partai yang mungkin bisa digandeng Partai Demokrat terkait dengan wacana pembentukan poros koalisi keempat di luar tiga poros mainstream (PDIP, Golkar, dan Gerindra) justru memberikan sinyal negatif. Sejumlah elite PKB, misalnya, telah menyatakan bahwa koalisi antara partainya dan PDIP tinggal tahapan hitam di atas putih. Begitu pula PAN yang pada periode 2009-2014 merupakan salah satu anggota koalisi pemerintahan bersama Demokrat. Lewat Ketua DPP PAN, M Najib, partai yang dikomandani besan SBY, Hatta Rajasa itu juga telah menyampaikan sinyal peringatan kepada Demokrat. PAN terkesan mulai tidak sabar menunggu ketidakjelasan arah kebijakan koalisi Demokrat hingga saat ini. Terhadap situasi tersebut, Suaidi hanya menyatakan bahwa partainya juga sudah mempersiapkan diri. Karena itu, papar dia, kalaupun nanti Demokrat ternyata tidak menemukan kawan koalisi, sudah disiapkan opsi ketiga untuk berada di luar pemerintahan. “Tidak masalah kalau semua akhirnya berkoalisi lebih dulu. Oposisi kan juga bukan sesuatu yang tidak terhormat,” ujar politikus berlatar belakang purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut. Selain PKB dan PAN, partai di luar PDIP, Golkar, dan Gerindra yang masih mungkin untuk diajak Demokrat berkoalisi adalah PPP, PKS, dan Hanura. Dengan perkiraan perolehan kursi berdasar hasil hitung cepat, Demokrat masih harus menggandeng minimal 2-3 partai lagi untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sesuai dengan ketentuan presidential threshold. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa partainya mungkin sudah mengumumkan kebijakan koalisi pada rapimnas 10 Mei mendatang atau sehari sesudah agenda penetapan hasil pileg pada 9 Mei. “Sekarang kami masih membahas yang global-global dulu, nanti penentuannya, 10 Mei,” ujar Lukman. (dyn/c11/fat)