Perguruan Tinggi Diharapkan Dongkrak IPM Majalengka

MAJALENGKA – Wakil Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd berharap dengan menggeliatnya sektor pendidikan perguruan tinggi yang saat ini terjadi di Kabupaten Majalengka, diharapkan bisa menggenjot dan ikut mendongkrak capaian angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Majalengka dalam waktu beberapa tahun ke depan. Karna menyebutkan, sampai saat ini angka Kabupaten Majalengka masih di luar posisi 20 besar se Provinsi Jawa Barat. Namun, untuk skala wilayah III Cirebon, angka IPM Kabupaen Majalengka masih berada di posisi papan tengah. Disebutkan, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, angka IPM Majalengka menduduki posisi ke 22 dengan catatan IPM di angka 70,81 persen. Namun, untuk skala wilayah III Cirebon, IPM Majalengka berada di posisi ketiga, di bawah Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, atau sudah unggul dari Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Angka tersebut, sambung Karna, masih tertolong dengan meningkatnya IPM dari segi angka melek huruf yang pada tahun 2011 masih berada di angka 95 koma sekian persen, sekarang bisa naik di angka 97 koma sekian persen. Untuk angka rata-rata lamanya jenjang pendidikan sekolah, di Kabupaten Majalengka baru bisa sampai kelas 1 SMP. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Angka kemiskinan di Majalengka masih 12 koma sekian persen, dan persoalan lainya yang menjadi pekerjaan rumah Majalengka yang mesti dibenahi. “Saya berkeyakinan dalam beberapa tahun kedepan, dengan tumbuh dan berkembangkan sejumlah perguruan tinggi di Majalengka, bakal memberikan solusi terhadap kemajuan di Kabupaten Majalengka, juga diharapkan dapat membantu mendongkrak naiknya IPM Kabupaten Majalengka dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya. Menurutnya, harapan mendongkrak IPM ini bisa terlaksana jikalau para mahasiswa dan lulusan dari perguruan tinggi di Majalengka mesti bisa mengembangkan potensi menjadi enterpreunuer dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta tidak menggantungkan impian para mahasiswa di Majalengka untuk sekadar berkarir sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Justru sebaliknya, jika lulusan perguruan tinggi hanya menggantungkan impiannya bekerja menjadi PNS, maka harapan naiknya IPM Kabupaten Majalengka akan cukup sulit untuk diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, saat ini saja dari Rp2 triliun APBD Kabupaten Majalengka di tahun 2014, hampir 69 koma sekian persennya dipergunakan untuk belanja pegawai, menyusul beban belanja pegawai yang baru dari sekitar 500-an orang yang baru saja diterima menjadi CPNS kategori 2. “Mendagri sudah memberikan warning bagi daerah yang belanja pegawainya menyentuh angka70 persen dari porsi APBD-nya, bakal diwacanakan untuk dimerger. Kita harus hindari ini dan tahun-tahun berikutnya mesti bisa menekan belanja pegawai seminimal mungkin,” ujar Karna. (azs)