"Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting," jelasnya.
BACA JUGA:Strategi Baru KDM Atasi Banjir: Penataan DAS Per Blok Mulai dari Bekasi hingga Bogor
KDM juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa.
Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya.
Pemprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah.
Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
"Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah," katanya.
Gubernur KDM menilai bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan kerja keras mengingat adanya peningkatan belanja APBD dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.
Ia menyebut terdapat "angka mimpi" sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal.
KDM juga menegaskan pentingnya keyakinan dalam bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas, karena menurutnya keyakinan sering kali mengalahkan kepandaian.
"Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas."
"Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian," tegasnya.
BACA JUGA:KDM: Persoalan Administrasi Kawasan Industri Kertajati Tuntas Pekan Depan
Dalam paripurna tersebut, KDM turut menyampaikan pandangannya terkait dua raperda tambahan yang diajukan bersamaan, yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.
Ia menyatakan bahwa kedua raperda ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah.
KDM berharap pembahasannya dapat dipercepat agar segera memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.