Pertama, penguatan basis data perumahan yang mutakhir dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih program.
Kedua, percepatan tata kelola aset, khususnya penyelesaian serah terima Barang Milik Negara hasil pembangunan.
Ketiga, integrasi program perumahan tahun 2026 agar selaras dengan data Rutilahu, rumah korban bencana, serta layanan pendukung seperti Klinik PKP dan Benar PKP.
Ia juga mengundang seluruh peserta Rakor untuk menikmati budaya dan kuliner khas Cirebon sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan dan kerja sama.
“Kami berharap Rakor ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi memantik semangat kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat."
"Sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi, dan seluruh kabupaten/kota adalah modal utama untuk mewujudkan zero RTLH dan permukiman yang berkelanjutan,” tegas Sumanto.
BACA JUGA:Bikin Kaget! Bukan Tilang, Tapi Polisi di Kuningan Stop Pengendara untuk Beri Hadiah
Dukungan terhadap program nasional juga ditegaskan oleh Kasie Pelaksanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Arry Swaradhigraha.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
“Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah harus mengawal program ini dalam lima tahun ke depan."
"Saya berharap Rakor seperti ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menyatukan langkah,” kata Arry.
Menurut Arry, Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, hingga masyarakat pesisir dan pedesaan.
Ia menambahkan bahwa pemerataan akses perumahan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.
"Dengan hunian layak dan terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan produktif, sekaligus menurunkan angka ketimpangan antarwilayah," tuturnya. (*)