Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait angka tersebut. Pemkab Kuningan hanya menegaskan bahwa perancangan gaji dilakukan secara proporsional.
Terkait pertanyaan apakah gaji PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan, Sekda kembali memberi jawaban diplomatis.
"Kita sesuaikan kemampuan daerah. Kalau ingin kita sih sesuai UMK ya, tapi kemampuan daerah kita terbatas," ujarnya.
U Kusmana juga memastikan bahwa anggaran untuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tetap aman.
"TAPD bersama Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sudah merancang gaji direncanakan 14 bulan, dan TPP juga 14 bulan. Jadi itu semua sudah aman. Kalau dulu kan hanya 10 bulan," tegasnya.