Lebih lanjut, Arifki juga menyoroti orientasi kepemimpinan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD.
Menurutnya, loyalitas kepala daerah berpotensi bergeser dari rakyat kepada elite partai.
“Mereka akan lebih berhitung pada kepentingan ketua umum dan struktur partai, bukan pada aspirasi masyarakat."
"Karier politik kepala daerah akan ditentukan oleh elite, bukan oleh mandat publik,” sindirnya.
Konsekuensi lain yang dikhawatirkan adalah melemahnya legitimasi politik kepala daerah untuk melangkah ke level nasional.
Arifki menilai, kepala daerah hasil pemilihan DPRD akan kesulitan memperoleh dukungan rakyat secara luas.
“Sulit bagi mereka untuk masuk bursa Pilpres 2034. Tanpa legitimasi langsung dari rakyat, mereka hanya akan menjadi pion partai."
"Jika ini terjadi, demokrasi kita akan semakin tertutup dan regenerasi politik nasional terancam stagnan,” pungkasnya. (*)