“Larangan dari Gubernur Jawa Barat sudah jelas. Maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan sawit di wilayah kami,” tegas Abdul Zei.
Menurutnya, perwakilan dari PT Kelapa Ciung Sukses Makmur sebelumnya telah datang ke Desa Cigobang dan menyampaikan rencana untuk melakukan pencabutan tanaman sawit pada 15 Januari mendatang.
Namun hingga saat ini, Pemdes masih menunggu kepastian dan realisasi dari rencana tersebut.
“Memang ada penyampaian bahwa pencabutan akan dilakukan tanggal 15 Januari. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu kepastian."
"Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk langkah berikutnya,” katanya.
BACA JUGA:Fakta Mengejutkan di Balik Sawit Cigobang, Ketua DPRD Cirebon Ungkap Ancaman Serius
Pemdes Cigobang juga terus menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan instansi terkait di tingkat kabupaten guna memastikan bahwa proses penertiban berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, polemik sawit di Bukit Cigobang semakin memanas setelah warga mengaku merasa dibohongi oleh pihak pengelola.
Pasalnya, saat awal penanaman, masyarakat disebut diberi informasi bahwa bibit yang ditanam adalah bibit salak, bukan kelapa sawit.
Fakta tersebut baru terungkap setelah tanaman tumbuh dan menunjukkan ciri khas kelapa sawit, sehingga memicu kemarahan warga dan aksi penolakan secara masif.
“Kalau sejak awal jujur mungkin tidak akan sebesar ini penolakannya. Tapi kenyataannya warga merasa dibohongi, apalagi dampaknya sangat berisiko bagi lingkungan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Warga kini berharap pencabutan sawit dapat segera dilakukan dan lahan tersebut kembali difungsikan untuk tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis desa, seperti tanaman keras atau tanaman konservasi yang mampu menjaga keseimbangan tanah dan air.
Pemdes Cigobang menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga benar-benar tuntas demi menjaga keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat desa.
Jika tidak ada itikad baik dari perusahaan, Pemdes tidak menutup kemungkinan akan meminta penindakan tegas dari pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)