BOGOR, RADARCIREBON.COM – Bupati Cirebon Drs H Imron MAg bersama Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin 2 Februari 2026 kemarin.
Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten Cirebon dalam forum nasional tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pembukaan langsung oleh Presiden menjadi penegasan kuat akan pentingnya sinergi, soliditas, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Forum strategis ini menjadi wadah koordinasi lintas pemerintahan yang mempertemukan para kepala daerah dari seluruh Indonesia dengan jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Rakornas bertujuan untuk menyatukan visi pembangunan nasional, menyelaraskan prioritas program, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi agenda pembangunan tahun 2026 secara terpadu dan berkelanjutan.
Bupati Cirebon Imron menilai Rakornas memiliki peran penting bagi pemerintah daerah.
Khususnya dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di daerah.
“Melalui forum koordinasi nasional ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid."
BACA JUGA:Dari Menhan ke Presiden: Prabowo Konsisten Perjuangkan Kedaulatan Palestina di Panggung Dunia
"Dengan sinergi yang kuat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Imron.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang kuat, tidak hanya antarorganisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program konkret di lapangan.