JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) melalui kolaborasi regional.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat forum regional Asia Tenggara perdana yang secara khusus membahas strategi bersama untuk menekan kasus DBD, dengan target ambisius nol kematian akibat dengue pada 2030.
Forum regional ini menjadi tonggak penting dalam pengendalian DBD di kawasan Asia Tenggara, mengingat penyakit tersebut bersifat lintas batas negara.
BACA JUGA:Bupati Cirebon Pimpin Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk untuk Cegah DBD
Kesamaan iklim tropis, tingginya mobilitas penduduk antarnegara, serta pesatnya urbanisasi membuat DBD terus menjadi ancaman kesehatan masyarakat di kawasan ini.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Asnawi Abdullah menegaskan, penanganan DBD tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan nasional semata.
Dibutuhkan kepemimpinan kolektif dan sinergi lintas negara agar pengendalian dengue berjalan efektif dan berkelanjutan.
“DBD merupakan penyakit lintas batas yang dipengaruhi kesamaan iklim, mobilitas penduduk yang tinggi, serta laju urbanisasi yang cepat.”
“Situasi ini menuntut bukan hanya respons nasional, tetapi juga harmonisasi kebijakan dan kerja sama regional yang kuat,” ujar Asnawi, Senin 9 Februari 2026.
Asnawi mengungkapkan, Indonesia sempat menghadapi tantangan besar dalam pengendalian DBD pada 2024.
Berbagai faktor lingkungan seperti perubahan iklim ekstrem, badai, hingga fenomena El Nino mendorong lonjakan signifikan kasus demam berdarah di Tanah Air.
Pada tahun tersebut, angka insiden DBD di Indonesia mencapai sekitar 92 kasus per 100.000 penduduk, tertinggi sepanjang sejarah nasional.
BACA JUGA:Cegah DBD, Bupati Cirebon Pimpin Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk Serentak
Lonjakan ini menjadi ujian serius bagi ketahanan sistem kesehatan publik, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
“Lonjakan kasus pada 2024 menjadi peringatan bahwa perubahan iklim berdampak nyata pada kesehatan masyarakat. Ini menuntut sistem kesehatan yang lebih adaptif dan responsif,” katanya.
Namun, situasi tersebut mulai membaik pada 2025. Data Kemenkes menunjukkan penurunan signifikan angka kejadian DBD menjadi 57 kasus per 100.000 penduduk.
Menurut Asnawi, capaian ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi pengendalian yang lebih proaktif dan berbasis bukti.
“Penurunan ini merupakan hasil dari strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta penguatan langkah pencegahan di tingkat komunitas,” jelasnya.
Asnawi menambahkan, perluasan akses terhadap teknologi kesehatan, termasuk inovasi dalam sistem surveilans penyakit dan penerapan vaksinasi dengue, turut berkontribusi dalam menekan angka kasus. Langkah-langkah tersebut dinilai mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Kita mungkin tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita dapat melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang cerdas, inovatif, dan berbasis sains,” tegasnya.
Selain pendekatan teknologi, penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi fokus utama pemerintah.
BACA JUGA:Bupati Cirebon Evaluasi Layanan Kesehatan: DBD Masih Tinggi, Stunting Menurun
Kemenkes terus mendorong peningkatan kesiapan rumah sakit dan puskesmas dalam menangani kasus DBD, mulai dari deteksi dini hingga penanganan kasus berat.
Tak kalah penting, peran masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian DBD. Program pemberdayaan masyarakat seperti juru pemantau jentik (Jumantik) terus diperkuat untuk memutus rantai penularan dengue dari hulu.
“Gerakan masyarakat, termasuk Jumantik, terbukti efektif dalam mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti. Ini harus terus dijaga dan diperluas,” kata Asnawi.
Dengan berbagai upaya tersebut, Indonesia berhasil menjaga angka fatalitas DBD tetap berada di bawah 0,5 persen, sesuai target nasional.
Capaian ini dinilai sebagai langkah penting menuju sasaran jangka panjang, yakni nol kematian akibat dengue pada 2030.
Meski demikian, tantangan pengendalian DBD di kawasan Asia masih sangat besar. Asia Tenggara hingga kini masih menjadi salah satu episentrum global penyakit dengue, dengan beban kasus yang tinggi setiap tahunnya.
Memasuki era baru inovasi kesehatan, Asnawi optimistis kapasitas negara-negara Asia Tenggara dalam melawan DBD semakin kuat.
Berbagai terobosan telah dikembangkan, mulai dari pemanfaatan nyamuk ber-Wolbachia hingga sistem peringatan dini berbasis data dan teknologi digital.
“Kini kita memasuki era inovasi, di mana pendekatan ilmiah dan teknologi menjadi senjata utama. Kapasitas kita melawan DBD tidak pernah sekuat sekarang,” ujarnya. (*)