BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat (Jabar) terhadap kinerja Dedi Mulyadi dalam hampir satu tahun masa jabatannya tergolong sangat tinggi.
Berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, angka kepuasan publik mencapai 95,5 persen.
Survei tersebut dilaksanakan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten/kota di Jabar.
Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas warga merasa puas terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan sejak awal masa kepemimpinan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
BACA JUGA:Hasil Survei 79,9 Persen, Jadi Bukti Nyata Publik Sangat Puas dengan Kepemimpinan Presiden Prabowo
Pendiri dan Peneliti Indikator, Burhanudin Muhtadi, menyebut angka ini tergolong sangat tinggi dan relatif stabil dibanding survei pada Mei tahun sebelumnya. Bahkan, tren kepuasan disebut cenderung meningkat.
“Ini menandakan bahwa gebrakan di awal masa jabatan pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga evaluasi pelaksanaannya diapresiasi publik hampir satu tahun terakhir,” ujarnya dalam pemaparan hasil survei di El Hotel Bandung, Senin 16 Februari 2026.
Menariknya, hampir seluruh segmen demografi dan wilayah menunjukkan tingkat kepuasan di atas 90 persen.
Bahkan pada kelompok dengan tingkat kepuasan paling rendah sekalipun, angkanya tetap berada di atas 80 persen.
Temuan ini memperlihatkan penerimaan publik yang merata terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Salah satu kebijakan yang paling banyak diapresiasi adalah program penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan. Kebijakan ini dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Hasil Survei Nasional Kemenag Terbaru: Tingkat Pemahaman Guru PAI Masih Jauh dari Ideal
Program tersebut disebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jabar.
Selain itu, tercatat ada tambahan sekitar 1,4 juta wajib pajak baru yang terdaftar.
Keberhasilan program ini tidak lepas dari sosialisasi masif yang dilakukan pemerintah, termasuk transparansi terkait penggunaan dana pajak kendaraan.