Publik disebut merasa lebih percaya karena mengetahui secara jelas peruntukan pajak yang mereka bayarkan.
Di sektor pendidikan, sejumlah kebijakan KDM juga menuai respons positif. Di antaranya larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi siswa, serta kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Meski sempat menuai pro dan kontra di awal penerapan, hasil survei menunjukkan kebijakan tersebut mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat.
Warga menilai kebijakan itu memberikan dampak terhadap kedisiplinan pelajar dan mengurangi potensi kenakalan remaja.
Program pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam tingginya tingkat kepuasan publik.
Pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penyediaan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu disebut memberikan dampak nyata.
Tak hanya itu, sektor lingkungan juga mendapat perhatian. Program normalisasi sungai serta penutupan tambang ilegal dinilai sebagai langkah tegas yang berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan di Jabar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, Dedi Mulyadi dinilai berhasil melakukan realokasi anggaran secara efektif.
Belanja yang dianggap kurang prioritas dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Jabar bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
BACA JUGA:Kepuasan Terhadap Kinerja Prabowo 77,7 Persen, Hasil Survei Indikator
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), di tengah tekanan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,8 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Survei juga mencatat persepsi warga Jabar terhadap kondisi ekonomi cenderung lebih positif dibanding persepsi masyarakat nasional secara umum.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan publik terjadi karena kebijakan yang diambil langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menyebut ada empat sektor utama yang menjadi penopang kepuasan tersebut, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mengingatkan agar ritme dan kualitas kinerja tetap dijaga.