Selain itu, adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat turut menjadi faktor pertimbangan.
“Kami upayakan pengadaan dilakukan bertahap. Kondisi keuangan daerah sedang efisien, apalagi ada pengurangan TKD,” kata Wawan.
Ia menegaskan, DPRD hanya bertindak sebagai penerima manfaat dari proyek renovasi tersebut. Seluruh tahapan teknis, pengawasan, hingga target penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
Wawan mengungkapkan rasa syukur atas dukungan pemerintah pusat yang telah membantu pembiayaan renovasi melalui APBN.
Menurutnya, jika harus mengandalkan APBD sepenuhnya, proses perbaikan kemungkinan akan memakan waktu lebih lama.
BACA JUGA:Restorative Justice, Cara Selesaikan Kasus Pengerusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon
“Kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari pusat. Kalau mengandalkan APBD saja, mungkin butuh waktu lama,” ujarnya.
Dengan hampir rampungnya renovasi, diharapkan aktivitas kedewanan dapat kembali berjalan optimal. Fasilitas kerja yang lebih representatif juga diyakini mampu menunjang kinerja anggota dewan dan pegawai sekretariat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rampungnya proyek ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memulihkan fungsi gedung DPRD Kabupaten Cirebon sebagai pusat aktivitas legislatif daerah.
Kini, publik tinggal menunggu penyelesaian tahap akhir sebelum gedung kembali digunakan secara penuh pada Maret 2026 mendatang. (*)