“Tidak ada tunjangan lain untuk menteri, hanya biaya operasional,” katanya menambahkan.
BACA JUGA:Pastikan Stok BBM Aman Selama Mudik, Wakil Menteri ESDM Kunjungi Rest Area 379 A Batang-Semarang
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memberikan respons berbeda terkait isu ini.
Saat ditemui di kawasan Pasar Beringharjo dan Teras Malioboro 1, Yogyakarta, ia membantah adanya kebijakan resmi terkait pemotongan gaji menteri.
“Siapa yang bilang ada pemotongan gaji menteri?” ujarnya singkat kepada awak media.
Namun demikian, Purbaya menyatakan tidak keberatan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara.
Ia bahkan menilai pemotongan gaji menteri bisa saja dilakukan jika dianggap perlu.
“Tidak masalah kalau gaji menteri dipotong,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kabinet pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto membahas langkah antisipatif menghadapi tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang memanas.
Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa usulan pemangkasan gaji pejabat negara masih dalam tahap kajian mendalam.
Pemerintah, kata dia, tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meski begitu, Prasetyo memastikan kondisi Indonesia saat ini masih relatif aman, terutama dari sisi pasokan energi.
Ia menegaskan stok BBM nasional dalam kondisi mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Secara umum kondisi masih aman, termasuk pasokan BBM,” ujarnya.
Isu pemotongan gaji menteri ini pun menjadi perbincangan hangat publik.
Banyak pihak menilai langkah efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran, tanpa mengganggu kinerja pemerintahan di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.