Haji 2026 Siap Digelar! Progres Sudah 100 Persen, Ini Fokus Utamanya

Minggu 29-03-2026,06:03 WIB
Reporter : Moh Junaedi
Editor : Moh Junaedi

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, memastikan persiapan operasional pemberangkatan jamaah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana. 

Bahkan, progresnya disebut telah mendekati 100 persen. Pemerintah terus mematangkan berbagai aspek teknis demi memastikan kelancaran ibadah haji. 

Fokus utama tahun ini adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan jamaah melalui langkah mitigasi yang komprehensif.

BACA JUGA:Kabar Gembira! Persiapan Haji 2026 Cirebon Sudah 100 Persen, Berangkat 24 April

“Persiapan operasional terus kami optimalkan. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan terbaik dengan standar keamanan tinggi,” ujar Irfan dalam keterangannya tertulisnya, Sabtu 28 Maret 2026 malam.

Melalui Kemenhaj, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pelayanan publik yang lancar dan bersih menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola ibadah haji nasional.

Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Provinsi Jawa Timur. 

BACA JUGA:Calon Jemaah Tak Perlu Khawatir, Haji 2026 Tetap Berangkat April, Begini Penjelasan Lengkap Pemerintah

"Daerah ini memiliki kuota jamaah haji terbesar di Indonesia, sehingga dinilai menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan haji secara nasional," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irfan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji yang nilainya mencapai sekitar Rp18 triliun.

"Untuk menjaga transparansi, pemerintah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas, seperti KPK, Kejagung dan Polri dalam proses pengadaan serta pengelolaan keuangan," ungkapnya.

BACA JUGA:Dubes Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Berjalan Normal, Ini Penjelasannya

Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. (*)

Kategori :